TRIBUNNERS, JAKARTA - Relawan Anies-Sandi mengusulkan dilakukannya audit warga atas jalannya pembangunan di Jakarta.

Hal ini dilakukan karena petahana selalu mengklaim bahwa pembangunan selama 5 tahun telah berhasil.

Padahal dari hasil musyawarah warga kelurahan seluruh Jakarta yang dilaksanakan Relawan Anies-Sandi, Rabu, (30/11/16) lalu, sangat nampak bahwa petahan hanya klaim sepihak, dan cenderung tidak memuat fakta sebenarnya.

Demikian disampaikan M. Chozin Amirullah Koordinator Pendopo Relawan di Posko Relawan Jalan Panglima Polim IX, Jakarta Selatan, Rabu, (7/12/16).

"Ada banyak masalah yang terungkap, mulai dari soal lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, penyediaan layanan dasar, problem lingkungan dan berbagai masalah lainnya," kata Chozin.

Sebagai pelaku audit, warga dapat mempersoalkan tingkat pencapaian penurunan angka kemiskinan, PDRB per kapita, angka kesenjangan sosial, indeks pembangunan manusia, dan berbagai isu lainnya.

“Dengan kesemuanya itu, akan segera nampak betapa besar masalah yang tidak mampu diselesaikan, dan masih menjadi masalah. Selama ini, warga hanya menjadi obyek, yang tidak memiliki akses untuk memberikan penilaian,” tutur lulusan Ohio University ini.

Oleh sebab itulah, lanjut Chozin, relawan Anies-Sandi mengusulkan digunakannya sistem penilaian atau audit warga. 

Yang dimaksudkan disini adalah mekanisme dimana warga ikut memberikan penilaian apa yang menjadi capaian pembangunan.

Hal ini penting, karena warga adalah pihak yang secara langsung merasakan dampak pembangunan. Warga tidak perlu penjelas mengenai apa yang telah dicapai oleh gerak pembangunan.

“Apabila sekarang penilaian hanya diberikan oleh pihak dari luar warga, BPK misalnya dengan status WTP dalam persoalan keuangan. Kesaksian wargalah harusnya menjadi hakim terbaik, untuk menilai apakah pembangunan berhasil ataukah tidak,” kata Chozin.

Konsep utuh dari sistem audit warga, sedang dipersiapkan. Harapan relawan, konsep audit warga, akan menjadi kebijakan dalam disain strategi pembangunan daerah, yang dijalankan dengan skema gerakan (pelibatan publik).

Keterlibatan warga sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penilaian (audit), akan menjadi cara baru dalam mengurus Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.