TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Formappi, Lucius Karus mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar menyosialisasikan jangan memilih calon kepala daerah dari dinasti politik.

Lucius menilai, dinasti politik telah menghancurkan harapan publik akan terbentuknya good governance dan merusak iklim demokrasi.

Dan dinasti politik bisa menjadi pintu masuk ke dinasti korupsi.

“Kita mendukung langkah KPK menyosialisasikan anti-dinasti politik karena itu satu langkah menuju dinasti korupsi,” katanya di Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Lucius juga memahami langkah KPK yang gencar melakukan sosialisasi anti dinasti politik setelah tertangkapnya Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan suaminya M Itoc Tochija.

KPK pun kemudian meminta masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang terkait dinasti politik di Pilkada 2017.

Ketua KPK Agus Rahardjo berkali-kali meminta masyarakat berhati-hati dengan dinasti politik.

Agus Rahardjo menyarankan agar masyarakat tidak memilih pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik, pasca-penangkapan Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan suaminya yang Wali Kota Cimahi 2002-2012 M. Itoc Tochija.

"Ke depan masyarakat harus mempertimbangkan betul dalam memilih kepala daerah. Harapan kita kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti seperti ini harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi," katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/12).

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta membuat pernyataan lebih tegas lagi. Alexander meminta masyarakat tak memilih calon yang berasal dari dinasti politik.

"Makanya jangan pilih itu kepala-kepala daerah yang dari dinasti agar kita terbebas dari ," kata Alexander kepada wartawan di sela seminar nasional Seminar Persaingan Usaha dan Korupsi di Hotel JS Luwansa, Jaksel, Rabu (14/12/2016).

Dikatakan, sudah banyak kejadian dimana dinasti politik selalu korupsi dan ini akan menciptakan kondusifitas daerah yang kurang bagus.

“Saya rasa masyarakat saat ini sudah melek dan menjadi pemilih yang cerdas dengan tidak memilih kepala daerah yang dinasti,” ujarnya.

Dengan tidak memilih kepala daerah dinasti, merupakan langkah tepat sebagai pencegahan korupsi.

Alexander berharap, dengan pilkada serentak tahun 2016, menjadi momentum tepat bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang bersih untuk tidak korupsi dan memiliki visi misi anti korupsi.