Menurutnya, Piagam PBB yang dipedomani bersama seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo.

Mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi Dewan Keamanan PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian.

"Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," kata Jazuli.

Ketiga, secara regional atau kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA).

Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.

Menurut Jazuli Juwaini, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah tersebut akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo.

Serta memperkuat tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.

Kata dia, sebagai negara muslim terbesar, didukung mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis.

Bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia.

"Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum (peran dan tanggung jawab) ini," kata Jazuli.