TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, tak percaya ada upaya perencanaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu.

Dia juga membantah terlibat dalam pendanaan rencana makar.

Nama dia disebut-sebut ada di bagan pendanaan makar tersebut.

Semula, Iqbal tak menghiraukan hal itu namun karena dia dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan makar oleh penyidik Subdit Kamneg Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, maka memandang ini serius.

"Sebelum aksi 2 Desember, saya pikir lelucon. Ada bagan pertama muncul aktor. Kami buruh diskusi dan saya bilang itu bercanda karena saya sering difitnah tentang hal-hal gerakan buruh, terus menjelang 2 Desember muncul pendana, kami juga bilang ini bercanda, tapi pas saya dipanggil, saya bilang ini serius. Harus dicari siapa," ujar Said kepada wartawan ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/12/2016).

Baca: Saksi: Ahmad Dhani Mau Menyumbang Dana Operasional Aksi 212 Tapi Tak Kunjung Membayar

Dia merasa tak percaya ada upaya makar setelah melihat siapa-siapa saja yang diamankan dan pasal apa yang menjerat sejumlah tokoh nasional tersebut.

Dia menduga munculnya bagan tersebut sebelum aksi 212, ada rekayasa dan pihak yang mengaitkan buruh dengan adanya tindakan makar tersebut.

"Berarti tentang dugaan buruh terlibat akan ditarik menuntut sidang istimewa sudah direkayasa. Dari bagan anda bisa lihat. Penyidik juga gak tanya kalau ditanya saya balikin bapak dapat kesimpulan itu darimana. Saya bisa tuntut. Orang kita gak tahu bagan tersebut," kata dia.

Atas hal tersebut, dia memperkirakan, bagan aliran dana dibuat oleh sekelompok orang.

Dia mengklaim salah satu kelompok dari para pendukung dan simpatisan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Menurut saya yang buat itu Intelijen murahan, pengusaha hitam dan pendukung Ahok," tegasnya.

Dia beralasan tiga kelompok itu sebagai aktor pembuat bagan aliran dana.

Dia menilai, upaya itu untuk mendeskriditkan massa buruh.

Ini karena massa buruh kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selama ini kaum buruh hanya memperjuangkan hak terkait upah minimum dan bukan untuk menggulingkan pemerintahan.

"Kami tak mau jatuhin Pak Jokowi. Tapi kalau kritisi kebijakan itu harus. Kalau tak ada itu dipertanyakan. Bahkan kami berpendapat kawan yang sudah ditetapkan tersangka mengkritisi tapi dari sisi lain. Kalau buruh dari sisi kebijakan ekonomi," ujarnya.

"Kami tak main di kebijakan politik. Ahok apalagi. Sejak Ahok, upah DKI kalah dari Karawang dan Bekasi kan tidak masuk akal. Dan kalah sama Manila dan Kuala Lumpur. Itu yang persoalkan. Apanya mau makar?" lanjutnya.