TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono menanggapi pembelaan terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, terkait kepeduliannya terhadap umat Islam.

Salah satunya terkait Basuki yang banyak membangun rumah ibadah, menyumbangkan 2,5 persen gajinya, dan ikut memberi bantuan daging saat Idul Adha.

Menurut Jaksa, ini merupakan hal yang wajar dilakukan oleh gubernur.

"Sepanjang hal tersebut menyangkut kebijakan terdakwa sebagai gubernur dalam menggunakan dana APBD DKI, adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan pejabat publik di mana saja," ujar Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Selasa (20/12/2016).

Jaksa mengatakan, itu semua memang kewajiban Ahok sebagai gubernur untuk melayani warga Jakarta.

Alasan ini, kata Jaksa, tidak bisa digunakan sebagai dasar pembelaan Ahok.

Dalam pembelaannya, Ahok mengatakan, dia tidak memiliki niat untuk melakukan penodaan terhadap agama Islam.

"Oleh karena itu, ini tidak dapat menjadi alasan bahwa terdakwa tidak memiliki niat dalam menodai agama Islam atau menghina pemeluk agama Islam," ujar Jaksa.

Dalam pembelaannya di persidangan pekan lalu, Ahok juga menyampaikan mengenai kebijakan yang dia buat untuk umat Islam.

Misalnya, para PNS dan pegawai honorer diperbolehkan pulang lebih awal, yaitu pukul 14.00 WIB, selama bulan Ramadhan.

Dengan demikian, mereka bisa berbuka puasa bersama keluarga di rumah serta shalat maghrib dan tarawih berjemaah.

Ahok juga menyampaikan bahwa masjid megah di Balai Kota DKI didirikan di bawah kepemimpinannya.

Di semua rusun yang dibangun Pemprov DKI juga dibangun masjid. Bahkan di Daan Mogot, salah satu rusun yang terbesar, terdapat masjid besar yang bisa menampung warga yang tinggal di Rusun Daan Mogot.(Jessi Carina)