Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Moratorium kebijakan Bebas Visa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati meminta pemerintah mengevaluasi sekaligus moratorium terhadap kebijakan bebas visa terkait dengan upaya menggenjot pariwisata di Indonesia. 

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji apakah kebijakan bebas visa tersebut berbanding lurus dengan perolehan devisa negara selama ini.

"Kalau tidak (hasilkan devisa) maka sebaiknya direvisi kembali‎," kata Okky di Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Menurut Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP itu, evaluasi bebas visa ini juga merupakan rekomendasi dari Panitia Kerja Tenaga Kerja Asing DPR RI.

Dikatakannya, penjelasan pemerintah  soal jumlah tenaga kerja asal Tiongkok yang jumlahnya hanya 21 ribu dapat dimaklumi, sebab informasi tersebut tentu berpijak pada data resmi yang masuk di Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Kemenaker tentu mendata dari perusahaan yang secara legal menggunakan tenaga kerja asing khsususnya dari Tiongkok,” tuturnya..

Namun kata Okky, penjelasan pemerintah tersebut tentu belum bisa menjawab tentang munculnya banyak laporan dari berbagai daerah di Indonesia tentang aktivitas tenaga kerja khususnya dari Tiongkok yang bekerja di sektor pekerjaan kasar. 

"Informasi yang muncul tentu bukanlah informasi yang sifatnya hoax, karena bersumber dari aparat pemerintahan daerah. Poin ini yang tentu menjadi persoalan yang perlu ditelusuri pemerintah," tuturnya.

‪Terkait dengan munculnya TKA dari Tiongkok yang tidak terdata secara resmi oleh Kemenaker menurut Okky, bisa saja karena kebijakan bebas visa dalam rangka menggenjot sektor pariwisata.

Masalahnya, bagaimana pemerintah melakukan monitor terhadap kunjungan wisman khsususnya dari Tiongkok yang berganti baju menjadi tenaga kerja di Indonesia.

"Di sini lubang masuknya TKA Ilegal khsusunya dari Tiongkok,” tambahnya.

Okky meminta Kemnaker menambah jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan yang rasio idealnya adalah 1 pegawas mengawasi 5 perusahaan.

Sebab, saat ini yang terjadi tenaga pengawas tidak seimbang dengan jumlah perusahaan yang diawasi. 

"Contoh di DKI Jakarta, jumlah perusahaan sekitar 9.000 namun tenaga pengawas tidak sampai 100 pegawai. Dengan adanya jumlah rasio tenaga pengawas yang ideal ini diharapkan dapat melakukan pemantauan secara persisi terhadap TKA," harapnya.