TRIBUNNEWS.COM - Kabupaten Klaten menjadi perhatian publik setelah Sri Hartini kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Nah kisah Klaten dalam lingkaran dinasti jadi viral, Selasa (3/1/2017).

Belum diketahui siapa pertama kali yang membuat tulisan ini namun antargrup Whats App tulisan ini menyebar dengan cepat dan jadi bahan diskusi yang mengasyikkan.

Berikut isi tulisan tersebut.

Balada Kabupaten Klaten selama hampir 20 tahun...

Bupati *Haryanto Wibowo*, menjabat 2000-2005 memiliki istri *Sri Hartini*.

Digantikan oleh Bupati *Sunarna* beristri *Sri Mulyani* dengan wakilnya *Haryanto Wibowo*, 2005-2010.

Bupati *Sunarna* terpilih lagi, *Sri Hartini* naik pangkat menjadi wakilnya, 2010-2015.

*Sri Hartini*  jadi bupati utk 2015-2020 di dampingi *Sri Mulyani*, istri mantan bupati sebelumnya.

Satu kabupaten diurus 2 suami istri bergantian

Dan babak selanjutnya....

*Sri Hartini ditangkap*, *Sri Mulyani naik jadi Bupati*.

Ah Klaten....klaten..

Penelusuran Tribunnews.com tulisan yang jadi viral tersebut secara keseluruhan benar namun ada satu fakta yang salah.

Catatan Wikipedia, Haryanto Wibowo jabat Bupati Klaten periode 2000-2005 berpasangan dengan Wisnu Hardono.

Pada pilkada selanjutnya H Sunarna SE MHum berpasangan dengan Samiadji (bukan Haryanto Wibowo seperti pada pesan berantai yang jadi viral) memenangkan percaturan politik saat itu.

Pada pilkada Klaten 2005 ia berhasil memperoleh 221.262 suara bersama wakilnya Samiadji.

Ia menjabat jadi bupati pada 2005 dan 2010, sementara di periode kedua ia kembali memenangkan suara rakyat dan menjabat bupati kali ini dengan istri dari bupati sebelumnya yakni Sri Hartini istri dari Haryanto Wibowo.

Pasangan Bupati Sunarna dan Wabup Sri Hartini memimpin di periode 2010-2015.

Bersama Sri Hartini, Sunarna berhasil memperoleh suara sebesar lebih dari 65 persen.

Nah mengisi kevakuman jelang pilkada muncul Plt yakni Drs Jaka Sawaldi MM yang memimpin Klaten antara 22 Desember 2015 hingga 17 Februari 2016.

Era Sri Hartini

Sri Hartini memenangkan suara di Pilkada Klaten 2016-2021.

Ia berpasangan dengan Hj Sri Mulyani (lahir di Klaten, 4 Mei 1977) istri dari bupati sebelumnya yakni Sunarna.

Hj Sri Hartini SE (lahir di Sukoharjo, 16 November 1961) adalah Bupati Klaten petahana yang menjabat pada periode 2016–2021.

Sri Hartini ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan pada akhir Desember 2016. Dia ditangkap bersama tujuh orang lainnya.

Otomatis Sri Mulyani menggantikan Sri Hartini dan jadi Bupati Klaten.

Penangkapan Sri Hartini

Penangkapan Sri Hartini terjadi dua lokasi yakni di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini dan di rumah Sukarno, Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat, 30 Desember 2016.

Sebanyak tujuh orang ditangkap di rumah dinas Bupati Klaten yakni Sri Hartini (Bupati), Suramlan (PNS), Nita Puspitarini (PNS), Bambang Teguh (PNS), Slamet (PNS, Kabid Mutasi), Panca Wardhana (Staf Honorer) dan seorang swasta, Sunarso.

Dari rumah dinas tersebut, ditemukan barang bukti uang sebanyak Rp 2 miliar yang tersimpan dalam dua kardus besar serta 5.700 Dolar Amerika Serikat atau setara Rp76,6 juta dan 2.035 Dolar Singapura atau setara Rp18,9 juta di dompet.

Sementara dari rumah Sukarno, selain mengamankan pemilik rumah, juga disita barang bukti uang sebanyak 80 juta.

Temuan uang sejumlah Rp2,1 miliar dari sang bupati diduga terkait perdagangan atau jual beli jabatan di di lingkungan Pemkab Klaten.

Uang tersebut tidak berasal dari satu orang dan bukan untuk suap satu jabatan.

Pemkab Klaten sendiri dalam dua bulan terakhir tengah disibukkan dengan proses pengisian jabatan menyusul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dan Pemkab Klaten setidaknya melakukan pengisian jabatan berupa promosi dan mutasi sebanyak 850 jabatan eselon 2, 3 dan 4.

Adalah Kasi SMP Dinas Pendidikan Suramlan yang berperan sebagai pengepul uang-uang sogokan untuk sang bupati.

Rencananya sang bupati, Sri Hartini, akan melakukan pelantikan dan pengukuhan susunan organisasi tata kerja (SOTK) yang rencananya digelar pada Jumat (30/12/2016) malam.

Namun, agenda tersebut ditunda lantaran sang bupati terjaring OTT tim KPK karena dugaan menerima suap miliaran rupiah terkait pengisian jabatan tersebut.

Pada kasus tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Sri Hartini dan anak buahnya, Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan.

Sri Hartini dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP joPasal 65 ayat 1 KUHP.

Adapun Suramlan selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)