Tribun

PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM, Tarif Listrik dan PNPB

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan tersebut.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM, Tarif Listrik dan PNPB
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Konferensi pers anggota Fraksi PKS di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/1/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan keberatan atas tiga kebijakan penaikan harga BBM, tarif listriik dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan secara bersamaan.

Pasalnya, kenaikan tersebut membebani dan menyengsarakan masyarakat terutama rakyat kecil. Fraksi PKS tegas meminta Presiden untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

“Kami memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan domain pemerintah, tapi sebagai wakil rakyat kami punya tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional untuk mendengar dan menyampaikan suara rakyat tentang kondisi ekonomi mereka yang saat ini sedang sulit," kata Jazuli di Ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

"Tidaklah bijak dalam kondisi ekonomi yang sulit ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menambah beban ekonomi rakyat. Untuk itu, Fraksi PKS berharap Presiden dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut (membatalkan) semata-mata untuk kepentingan rakyat,” Jazuli menambahkan.

Baca: Harga BBM dan Tarif Listrik Naik, Jokowi Diminta Batalkan Kenaikan PNBP Kendaraan Bermotor

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA yang tarifnya dinaikkan secara bertahap. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA.

Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi (secara bertahap) mulai 1 Januari 2017.

Baca: Harga BBM, Tarif Listrik, dan PNPB Naik, Fitra Sebut Kado Terindah dari Pemerintah

Sementara itu, terkait penaikan harga BBM non-subsidi mulai berlaku pada 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah.

Secara bersamaan pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri, yang berisi kenaikan biaya jasa/administrasi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang besar kenaikannya berkisar 100% hingga 300% berlaku tanggal 6 Januari 2017.

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan tersebut.

Apalagi, kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat cenderung stagnan, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, serta daya beli masyarakat yang masih rendah.

“Fraksi PKS meminta Pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat—sebagaimana yang telah Fraksi PKS sarankan—sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan dan terbebani dengan kebijakan tersebut,” ungkap Anggota Komisi I ini.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti sikap saling lempar tanggung jawab di internal pemerintah soal penetapan tarif PNBP terkait pengurusan STNK, BPKB, dan TNKB.

Bahkan Presiden meminta tarif PNBP tidak terlalu tinggi, tapi hal itu disampaikan setelah PP Nomor 60 Tahun 2016 ditetapkan dan diberlakukan.

"Ini menunjukkan buruknya koordinasi di internal pemerintah yang harus diperbaiki karena jika ini berulang kali (dan ini bukan yang pertama) bisa menurunkan wibawa pemerintah," pungkas Jazuli.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas