Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, dosen hukum pidana bidang ekonomi dan tindak pidana khusus, fakultas hukum Trisakti, Yenti Ganarsih menilai laporan tersebut sekadar formalitas belaka.

Alasannya karena tidak ada tindak lanjut secara hukum atas harta yang dinilai tidak wajar.

"LHKPN itu hanya formalitas tapi tidak punya mekanismenya. Seperti macan ompong," kata Yenti di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2017).

Dalam diskusi bertema Menelisik Harta Kekayaan Tiga Kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2017, Yenti mengatakan seharusnya LHKPN bisa digunakan untuk pencegahan tindak pencucian uang.

Baca: Kompetisi Penuh Dalam Pilkada DKI Akan Dorong Penentuan Pemimpin Terbaik

Menurut wanita bergelar doktor pencucian uang pertama di Indonesia ini, LHKPN lebih sering digunakan setelah terjadinya tindak kejahatan pencucian uang dan hanya untuk dijadikan bukti penyidik.

"LHKPN akan dipertanyakan melalui mekanisme pencegahan tapi kalau sudah terjadi korupsi di tempat lain, ini sudah sangat terlambat," kata Yenti.

"Biaya pemilu ini dari mana, harus diusut partai yang mengusung itu pendanaan sumbernya dari mana," sambungnya.

Seperti diketahui, LHKPN adalah syarat mutlak bagi kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Seluruh calon wajib menjelaskan secara terperinci sumber-sumber harta kekayaan yang dimilikinya agar kandidat penyelenggara negara tersebut benar-benar bersih dari segala indikasi korupsi.

Hal tersebut berdasarkan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Serta UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

Terlebih, kebijakan UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 20014 telah memberi jaminan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelolah anggaran bagi kesejahteraan segenap masyarakat di dalamnya.