TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi program bela negara yang belum ada hasilnya yang dicanangkan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Hal itu dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi, Senin (9/1/2017). Apalagi, menggandeng Front Pembela Islam (FPI) untuk mengikuti program bela negara.

Dua hari lalu, Komandan Distrik Militer (Dandim) Lebak, Banten, Letkol (Czi) Ubaidillah, dicopot dari jabatannya sebagai buntut dari latihan bela negara bersama Front Pembela Islam (FPI).

Ubaidillah dicopot karena tidak melaporkan rencana latihan bela negara tersebut.

Kepala Penerangan Kodam Siliwangi, Letkol M Desi Arianto menjelaskan, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Siliwangi telah mencopot Letkol (Czi) Ubaidillah dari jabatan Dandim Lebak, Banten.

Sebelumnya, Ubaidillah menjalani pemeriksaan internal di Kodam Siliwangi.

"Hasilnya, ditemukan kesalahan prosedur. Dandim tidak melapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara tersebut," kata Desi Arianto.

"Langkah terdekat, Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir 2 tahun dijalankan oleh Kemenhan dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas," harap Ketua Setara Institute, Hendardi.

Hendardi menilai pencopotan Dandim Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M Herindra merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk FPI.

Menurutnya, langkah ini diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI.

Meskipun langkah ini positif, namun Hendardi melihat sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini.

"Tindakan di luar kendali atasan, biasanya menggambarkan ada masalah di tubuh TNI," kata Hendardi.

Hendardi menuturkan tindakan pencopotan Dandim Lebak belum lah cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.

"Langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka 'bermain-main' yang berpotensi merusak demokrasi," kata Hendardi.