TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pers Indonesia menyelenggarakan diskusi berjudul "Memerangi Berita dan Situs Hoax" di Hall Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Beberapa stakeholder dan tokoh di dunia media massa dan media sosial hadir sebagai narasumber.

Antara lain Yosep "Stanley" Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rikwanto, Saviec Ali (Media Komunitas Nadhlatul Ulama), Semuel Abrijani (Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo), Septiaji Eko Nugroho (Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Hoax), dan Suwarjono (Ketua Aliansi Jurnalis Independent).

Dalam diskusi itu, Dewan Pers menyoroti makin maraknya penyebaran berita yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dewan Pers terus melakukan verifikasi terhadap seluruh media massa, baik cetak maupun elektronik untuk menjaga standar kompetensi jurnalistik.

"Hal itu perlu dilakukan untuk mengontrol peredaran berita yang dihasilkan media massa yang tidak bertanggung jawab. Jika masyarakat ingin mengecek apakah sebuah media massa dikontrol dengan kompetensi jurnalistik yang ketat bisa melihatnya di Dewan Pers," ujarnya.

Verifikasi media massa tersebut juga berguna bagi kehadiran media massa yang sudah terverifikasi, terutama dalam masalah hukum.

"Jika nanti ada gugatan kepada media massa yang telah terverifikasi mengenai kontennya, Dewan Pers akan ikut menengahi. Hal itu berguna untuk mendorong semua media massa untuk meningkatkan standar kompetensi jurnalistiknya," katanya.

Menurut pria yang akrab disapa Stanley tersebut berita bohong muncul sering disebabkan akibat disiplin jurnalistik yang tidak ketat.

 "Saat ini mudah sekali untuk mendirikan media. Oleh karena itu masyarakat perlu melihat latar belakang media sebelum membaca beritanya," ucapnya.