Wiranto: Jabatan Hasil Suap Menyuap Tidak Memiliki Kualitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto memperingatkan para pejabat di daerah atau di pusat untuk menghindarkan praktek suap menyuap yang bertujuan untuk promosi jabatan.

Ditegaskannya, praktek suap menyuap itu tidak boleh dilakukan.

"Nggak boleh (suap menyuap). Jabatan suap menyuap akan berdampak pada kualitas si pejabat itu sendiri," kata Wiranto di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Baca: Masyarakat Pekalongan Susah Dapat SIM Mengadu ke Saber Pungli Mabes Polri

‎Wiranto menuturkan, jika seorang memilik jabatan karena hasil suap menyuap, maka dirinya yakin orang tersebut tidak memiliki kompetensi dalam jabatannya.

Dirinya menilai bahwa pejabat yang mendapatkan jabatannya dari suap menyuap akan berdampak pada institusi tempatnya bekerja.

"Jabatan kalau hasil suap menyuap maka kualitas pejabat pasti lemah, pasti tidak punya kompetensi. Itulah yang membuat birokrat kita menjadi lemah, tidak berkualitas," ujarnya.

Masih kata Wiranto, pemerintah berupaya agar tidak ada lagi praktek suap menyuap untuk sebuah jabatan.

Karena itulah dibentuk Saber Pungli‎ untuk memberantas praktek haram tersebut.

"Suap menyuap jabatan harus dihabiskan dan dibersihkan. Kita akan beri peringatan ke Kementerian atau Lembaga," ujarnya.