Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai usulan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 10% hanya menunjukkan arogansi politik kelompok tertentu. Usulan itu untuk memberangus hak politik orang lain.

"Sistem pemilu kita sudah disepakati sistem proporsional, maka parlemen yang dihasilkan pun harus proporsional jangan sampai disproporsional," kata Anggota Pansus RUU Pemilu PPP Achmad Baidowi melalui pesan singkat, Kamis (19/1/2017).

Baidowi mengingatkan ambang batas parlemen yang tinggi hanya akan membuat suara hangus semakin besar. Hal itu berdampak terjadi nya distorsi antara suara pilihan rakyat dengan keterwakilan di parlemen.

Ia mencontohkan pada pemilu 2014 dengan PT 3,5% ada sekitar dua juta suara hangus tanpa perwakilan di parlemen. padahal pemberian suara tersebut diberikan kepada parpol dan caleg, bukan untuk diwakilkan oleh parpol lain.

"Membangun parlemen yang kuat dengan multipartai sederhana bukan dilihat dari pembatasan jumlahparpol yang lolos ke parlemen melainkan diukur dari ENPP atau indeks kepartaian," kata anggota Komisi II DPR itu.

Baidowi menuturkan secara ideal ambang batas untuk parlemen dibuat seminimal mungkin atau bahkan dihapus. "Yang ada sekarang ini 3,5% sudah tergolong moderat. pengelompokan di DPR nanti bisa dibatasi oleh penyederhanaan fraksi melalui revisi UU MD3," kata Baidowi.