TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR meminta pejabat MUI melakukan klarifikasi atas pertemuannya dengan Presiden Israel Rivlin.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin menegaskan kebijakan politik Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

"Harus ada klarifikasi oleh yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban kepada MUI, sebab tidak mungkin seseorang dapat bertemu Presiden dan PM Israel tertutup untuk menerima Indonesia," kata Hasanuddin ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (20/1/2017).

Sehingga, Hasanudin tidak yakin pejabat MUI tersebut berstatus pribadi atau turis.

"Kalau nanti katanya terjebak ya urusan dialah," kata Politikus PDIP.

Hasanuddin mengatakan sejak Indonesia merdeka  tidak ada seorang pun pejabat negara yang diizinkan masuk ke Israel.

"Kalau masyarakat umum silahkan saja," kata Hasanuddin.

Indonesia, kata Hasanuddin, tetap memperjuangkan Palestina sebagai negara merdeka penuh yang tidak dijajah Israel.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh diganggu.

"Kita tidak pernah head to head berbicara langsung dengan Israel," kata Hasanuddin.

Apalagi, Indonesia mengikuti konferensi pembebasan Palestina di Paris, Perancis yang dihadiri 70 negara.

Ia juga mempertanyakan apakah pejabat tersebut membawa nama lembaga atau pribadi.

"Atas nama pribadi siapa yang mengundang? lembaga Australia? kalau mengundang lembaga, enggak mungkin lah apalagi bisa ketemu presiden itu tertutup," ujar Hasanuddin.

Sebelumnya dikabarkan, dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri Israel (www.mfa.gov.il), terpampang foto Istibsyaroh bersama beberapa orang lainnya bersama Presiden Rivlin.