Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI mendatangi Mabes Polri di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017) siang.

Kedatangan komisi bidang kepemiluan ini untuk mengecek kesiapan Polri dalam mengamankan Pilkada Serentak 2017 di 101 wilayah yang akan digelar 15 Februari 2017.

Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, mengatakan dalam pertemuan ada beberapa hal yang dibicarakan

Di antaranya pihaknya memintai informasi kepada Polri dalam kaitan kesiapan pengamanan pelaksanaan pilkada serentak di 101 titik.

"Baik (pengamanan) pemilihan gubernur, bupati dan wali kota," ujar Zainudin Amali usai pertemuan dengan pimpinan Polri.

Dari Komisi II yang hadir dalam pertemuan di antaranya Ahmad Riza Patria, Susaningtyas, EE Mangindaan, dan Arteria Dahlan.

Mereka diterima sejumlah petinggi Polri yang dipimpin Wakil Kepala Polri, Komjen Pol Syafruddin.

"Polri telah menyampaikan kesiapannya. Tentu peta pelaksanaan juga disampaikan. Pada umumnya informasi pengaman Polri terkait pilkada sudah kami dapatkan," kata Jainudin.

Komisi II DPR RI berharap pelaksanaan pilkada serentak berjalan aman.

"Kalau ada ekses, Polri telah mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah," ujarnya.

Dalam pertemuan, pimpinan Polri juga menyampaikan beberapa daerah yang mempunyai tingkat kerawanan gangguan keamanan saat Pilkada.

Pihak Polri menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi pengamanan.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi terhadap keamanan Pilkada Serentak ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto mengatakan Pilkada Serentak 2017 pada 15 Februari mendatang akan digelar di 101 wilayah.

7 Pilkada tingkat provinsi, 76 Pilkada tingkat kabupaten, dan 18 Pilkada tingkat kotamadya.

Ada tiga kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yang juga turut dalam Pilkada Serentak kali ini, yakni Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

Menurutnya, sejumlah personel dari polda terdekat akan digerakkan jika terjadi gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak nanti.

"Untuk daerah rawan memang ada. Seperti Provinsi Papua Barat, Aceh, dan DKI Jalarta juga kita anggap rawan. Ada juga Maluku dan beberapa kabupaten lainnya," ujarnya.