TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf melakukan interupsi saat rapat paripurna DPR.

Muzzammil bertanya mengenai status para pembuat lambang atau tulisan di bendera Merah Putih.

Hal itu terkait penangkapan Nurul Fahmi (28) yang menulis Bendera Merah Putih dengan tulisan Arab dan diduga menodai lambang negara.

Melalui rapat paripurna DPR, Muzzammil bertanya kepada Presiden Joko Widodo serta aparat penegak hukum.

"Lambang bendera mengacu pada fungsi DPR, pasal 20A tentang pemerintahan, untuk kasus penulisan kata-kata di bendera contoh, ada tulisan di cover lagu Iwan Fals, ada juga tulisan bebaskan Ahok. Saya memberikan beberapa contoh gambar bendera merah putih yang ada lambang Metalica," kata Muzzammil di rapat Paripurna DPR, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Wakil Ketua Komisi II DPR menyesalkan aparat menangkap Nur Fahmi.

Sebab, pelaku penulis bendera Merah Putih sebelumnya tidak mendapatkan tindakan apapun oleh aparat penegak hukum.

"Kenapa pelaku lain tidak diusut, menurut UU yang tidak boleh menodai bendera Indonesia. Asa the quality of the law telah kita langgar, kenapa mereka tidak dihukum? Mereka menodai NKRI," kata Muzzammil.

Muzzammil meminta Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk menegakkan hukum.

Ia melihat penangkapan Nur Fahmi seperti teroris atau pengedar narkoba.

"Kami ingatkan Polri, DPR punya hal untuk melakukan pengawasan, Nur Fahmi ditangkap malam-malam seperti pengedar atau teroris saja. Tolong untuk Jokowi mohon untuk ikut memantau kinerja Kapolri. Saya yakin banyak anggota DPR yang bersama kami untuk penegakan hukum," kata Muzzammil.