Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Migrant Care dan Buruh Migran Hongkong melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait cuitannya soal babu.

Meskipun, Fahri Hamzah telah menghapus cuitan tersebut dan meminta maaf.

Fahri mengaku percaya dengan MKD yang akan memverifikasi laporan tersebut.

"MKD telah menjadi lembaga peradilan etika yang kuat dan solid. Jadi kita harus percaya," kata Fahri ketika dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).

Fahri menjelaskan setiap warga negara memiliki hak untuk mengawasi anggota DPR yang mereka pilih.

Hal itu telah disiapkan mekanismenya melalui MKD sebagai peradilan etika di dalam DPR.

"Jadi itu resmi dan merupakan hak warga negara," ucap Fahri.

Fahri Hamzah pun menanggapi soal penilaian terhadap dirinya yang dianggap tidak berkontribusi sebagai Ketua Timwas TKI.

Justru, dikatakan dia banyak pihak yang terganggu dengan kinerjanya.

"Faktanya memang keadaan TKI kita belum layak. Sejak moratorium bahkan pengiriman TKI makin melalui jalur yang ilegal. Bahkan sudah menjadi jadi perdagangan manusia," kata Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh LACI (Lingkaran Aku Cinta Indonesia) yang terdiri 55 organisasi Buruh Migran Indonesia di Hongkong.

Hal itu terkait dengan cuitan Fahri Hamzah soal babu.

"Kita sengaja mengadukan ini ke MKD, agar MKD melihat lagi kinerja Pak Fahri Hamzah," kata Ketua LACI Nur Halimah di MKD DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Menurut Nur Halimah, tidak layak Fahri Hamzah yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR menyebut buruh migran sebagai pengemis atau babu.

Ia menegaskan bekerja di Hongkong karena adanya permintaan dari negara tersebut.

"Kami bukan pengemis, ada permintaan kemudian kami datang ke sana," kata Nur Halimah.