TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Wapres RI Boediono punya hak dapat pengamanan negara.

Karena itu Didik menyayangkan pihak kepolisian tidak melakukan pencegahan saat demonstrasi di depan rumahnya terjadi.

"Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan Pengamanan dengan fasilitas secara terbatas," ujar Didik.

Didik mengingatkan kepada arapat kepolisian agar memberikan keamanan penuh kepada SBY. Hal itu dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

"Pengamanan diberikan selama di dalam negeri dan luar negeri," ujar Didik.

Didik menjelaskan pengamanan sebagaimana dimaksud meliputi pengamanan pribadi, pengamanan instalasi, pengamanan kegiatan dan pengamanan penyelamatan.

"Pengamanan instalasi meliputi kediaman dan penginapan yang digunakan, tempat kegiatan, acara, dan instalasi lain yang dihadiri, materiil yang digunakan selama kegiatan," papar Didik.

Didik menambahkan sikap Polri sebagai lembaga negara harus bersikap netral.

"Seharusnya Polri menjaga netralitas dalam politik praktis dan menegakkan aturan," kata Didik.

Baca: Jokowi Diminta Turun Tangan Dinginkan Suasana Jelang Pilkada DKI

Juru bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan mantan Presiden dilindungi Undang-undang (UU) yang juga berlaku pada presiden-presiden RI yang lain.

"Padahal, apabila mahasiswa bermaksud melakukan protes, aksi bisa dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat. Kami terbuka pada dialog dan mengakui unjuk rasa damai adalah hak konstitusional kita semua," kata Rachland.

Istana Bantah
Kepala Staf Presiden Teten Masduki membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bercuit di twitter bahwa ada pihak tertentu berupaya mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di kediamannya dalam acara Jambore Mahasiswa di Cibubur, Jakarta Timur.

"Enggak ada itu," ujar Teten.