TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, menilai rencana aksi bela ulama yang akan diselenggarakan pada 11 Februari 2017, sarat akan muatan politik.

"Tanggal 11 (Februari 2017), dilaksanakan aksi, tanggal 15 (Januari 2017), adalah proses pilkada pemungutan suara. Itu pasti erat kaitannya dengan masalah politik. Jadi saya menghimbau, jangan sampai masalah-masalah keagamaan dicampur dengan masalah politik," ujarnya.

Menurut Kapolri, meskipun pihak penyelenggara berusaha untuk mengemas kegiatan tersebut, seolah-olah sebagai kegiatan agama, namun masyarakat pasti dapat menilai kegiatan yang akan dilaksanakan bermuatan politis.

"Bagaimanapun juga masyarakat tidak dapat dibohongi. Politik biarkan rakyat memilih. Apalagi mengarahkan masyarakat kepada piklihan tertentu. Lihat pada programnya gunakan cara-cara yang konstitusional," katanya.