TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf sempat mempertanyakan demonstrasi di rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat rapat dengan Menhan dan Panglima TNI.

Rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI digelar pada Senin 6 Januari 2017.

"Saya kemarin kebetulan sedang rapat dengan Menhan dan Panglima jadi itu saya tanyakan, kenapa? Kan ada UU bahwa Mantan presiden itu juga ada perlindungannya. Pak SBY jadi presiden 10 tahun dan rakyat sekarang bisa membandingkan ketika masa SBY dan sekarang," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2017).

Baca: Demokrat: Kalau SBY Muncul di Muka Umum, Tak Usah Sewot

Baca: Masinton Tegaskan Demo di Rumah SBY Tak Terkait PDIP

Baca: Sindir SBY, Andreas: Kantor PDIP Tiap Hari Didemo Tapi Nggak Ribut-ribut Tuh

Nurhayati mengatakan era SBY tidak ada kejadian seperti itu.

Anggota Komisi I DPR itu lalu khawatir masyarakat biasa akan mengalami ketakutan bila Presiden ke-6 RI bisa mendapat perlakuan tersebut.

"Ini kan buat semua orang gelisah kok mantan Presiden ke-6 RI, 10 tahun menjabat bisa mendapat perlakuan seperti itu. Nah apalagi rakyat biasa. Padahal jelas di UU, rumah pribadi itu kan tidak boleh ada demo di rumah pribadi," kata Nurhayati.

Ketua BKSAP itu berharap pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap aksi demonstrasi tersebut. Apalagi, terdapat barang bukti berupa mobil yang tertinggal.

"Ini bukan masalah rumah pribadi siapa, tapi ini rumah pribadi presiden ke-6 RI. Jadi khususnya polisi seharusnya kalo Unras (unjuk rasa) itu ada izin," kata Nurhayati.

"Kemarin saya juga tanyakan ke Panglima, kan ada paspampres. Apakah sekarang TNI enggak bisa berkoordinasi dengan Polri lagi, nah ini ada apa," ujar Nurhayati.