Soal Aksi 112, Wapres: Kalau Memang Hanya Mau Ibadah Silakan
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat melarang setiap orang berdoa dan beribadah.
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sepakat hanya akan menggelar zikir bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (11/2/2017) mendatang.
Mendengar hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat melarang setiap orang berdoa dan beribadah.
"Selama itu prosesnya doa dan istighosah ya silakan saja dan itu tidak bisa dilarang. Kalau memang hanya mau ibadah, ya tidak apa-apa semua orang boleh berdoa," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/2/2017)
Baca: SBY: Kalau Ketegangan Terus Berlanjut Maka Menangislah Kita
Baca: Massa Ormas Islam Diminta Taati Perintah Ulama saat Aksi 112
Baca: Kapolri: Polisi Akan Tindak Tegas Peserta Aksi 112 yang Long March
Namun begitu, jika aksi tersebut kemudian untuk turun ke jalan dalam situasi seperti ini, pemerintah dan pihak kepolisian tidak akan memperbolehkan hal itu terjadi.
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Kemaanan (Menkopolhukam), Wiranto, menerima Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab atau yang dipanggil Habib Rizieq, beserta sejumlah pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).
Kepada wartawan usai menerima tamu-tamunya itu, Wiranto mengatakan yang dibahas antara dirinya, Habib rizieq dan pimpinan GNPF adalah aksi yang digelar oleh sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam pada Sabtu ini (11/2) yang disebut dengan aksi 112.
"Saya mendapat penjelasan dari Habib Rizieq dan kawan-kawan, sebenarnya yang dilakukan hanya ingin mengungkapkan ada satu kesatuan umat Isam, yang bertekad membantu negeri, pemerintahan bersama-sama," katanya.
Dalam pertemuan itu juga dibahas bagaimana umat Islam dan pemerintah bisa saling bahu-membahu, menjaga agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 bisa digelar dengan aman, tertib dan lancar. Sehingga rakyat bisa memilih pemimpin yang tepat.
"Rakyat berharap pilkada sukses, aman, tertib dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat memilih pemimpin yang baik, yang bisa menyadari kehendak rakyat," katanya.
"(aksi) tanggal sebelas mudah-mudahan bisa dijalani dengan aman dan tertib," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Habib Rizieq menegaskan bahwa FPI dan GNPF MUI, adalah pendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan semangan Bhineka Tunggal Ika.
"Bahwa kami baik GNPF - MUI maupun FPI punya komitmen kuat mengenai kebangsaan," katanya.