Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Kemasyarakatan Katolik menyampaikan suaranya terkait Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak di 101 daerah tahun 2017, pada Rabu (15/2/2017).

Ormas Katolik menegaskan pada dasarnya Pilkada adalah sarana membangun peradaban bangsa berdasarkan Pancasila yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan Nasional.

Dalam setiap Pilkada, Sekretariat Nasional FMKI, Frans Sihol Siagian menegaskan, sejatinya warga negara memiliki kehendak bebas dalam menentukan pilihan politiknya sesuai hati nuraninya.

Sehingga politik uang maupun intimidasi yang justru menghancurkan peradaban bangsa haruslah ditolak.

Ormas Katolik juga mendorong seluruh jajaran pengurus, aktivis Organisasi Kemasyarakatan Katolik di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam seluruh tahapan pilkada serentak 2017 di seluruh Indonesia.

Selain itu menurut Frans Sihol Siagian, Ormas Katolik menghimbau masyarakat untuk mengajak keluarga dan masyarakat disekitar anda yang memiliki hak pilih untuk hadir ke tempat-tempat pemungutan suara.

"Marilah menyalurkan hak pilih saudara dengan penuh kegembiraan sesuai hati Nurani. Jangan takut dan apatis!" ajak Frans Sihol Siagian.

Lebih lanjut Ormas Katolik juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi dan mengawal seluruh proses pilkada pada 15 Februari 2017 dari mulai tahap pencoblosan hingga rekapitulasi.

Untuk itu pula, Ormas Katolik mengajak masyarakat melaporkan bila melihat , mengalami kecurangan ataupun intimidasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 kepada pihak berwenang dan Panitia pengawas setempat

Masyarakat, kata dia, sebaiknya memastikan bahwa calon yang dipilih mampu menciptakan keadaban publik yang adil, bermartabat dengan komitmen kuat menjaga NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Akhinya, kita harus menyadari bahwa perselisihan, permusuhan, kebencian, sekat-sekat akibat pelaksanaan Pilkada bukanlah hal yang terpuji. Bangsa ini telah menanggung kerugian yang sangat besar dengan berkembangnya situasi tersebut," tegasnya.

Perbedaan pilihan dalam Pilkada merupakan hak politik masing-masing yang harus saling hormati.

Namun perbedaan itu jangan sampai memecah-belah persatuan dan kesatuan, dan keutuhan dalam berbangsa dan bernegara.