Sumarsih: Jokowi Lebih Tidak Manusiawi Menurut Saya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marina Katarina Sumarsih mengaku sejauh ini sudah tiga kali mengirimkan surat untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Ia ingin bicara langsung kepada Presiden mengenai Tragedi Semanggi I yang merenggut nyawa putranya, Bernardus Realino Norma Irmawan, pada 13 November 1998.

Namun, hingga saat ini, Sumarsih belum berhasil untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.

Sumarsih mengatakan, surat pertama dikirimkan bulan Januari 2015, surat kedua Maret 2015, dan yang terakhir pertengahan tahun 2016.

Namun, tidak pernah ada jawaban yang jelas dari pihak Istana terkait kesediaan Presiden bertemu.

"Jawaban sih enggak pernah ada, saya yang menelusuri, tetapi kemudian orang staf Sekretariat Kabinet mengatakan, Pak Presiden belum mengagendakan untuk menerima kami keluarga korban," ucap Sumarsih di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Sumarsih mengatakan, sebenarnya ia tak masalah jika tidak bertemu Jokowi.

Yang terpenting, Jokowi dan pemerintahannya bisa menyelesaikan kasus yang menewaskan putranya dengan berkeadilan.

Namun, Sumarsih menilai, upaya pemerintah untuk menyelesaikan tragedi Semanggi I, II, dan Trisakti dengan cara rekonsiliasi tidak tepat.

Ia mengatakan, seharusnya tragedi berdarah tersebut diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc.

Oleh karena itu, ia dan Kontras datang ke KSP untuk memprotes langkah Wiranto membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN), yang disinyalir sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara rekonsiliasi.

"DKN itu, kabarnya, itu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara kita, tetapi juga ada catatan di bawahnya, tidak tertutup kemungkinan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini yang kami tolak," ucap Sumarsih.

Sumarsih pun membandingkan sikap Presiden Joko Widodo dengan presiden-presiden sebelumnya.

Menurut dia, presiden-presiden sebelumnya jauh lebih baik karena mau menerima dirinya dan para korban pelanggaran HAM masa lalu.

Padahal, presiden-presiden terdahulu tidak pernah berjualan penyelesaian kasus HAM saat kampanye.