Kontrak Karya selama 50 tahun yang membuat posisi Freeport Indonesia sejajar dengan pemerintah RI, dihapus Pemerintahan Joko Widodo dengan diterbitkannya PP No 1 Tahun 2017 pada 12 Januari 2017 itu.

Pada tanggal 12 Januari 2017 itu, Pemerintah RI menghentikan ekspor mineral mentah.yang dilakukan Freeport selama 50 tahun lantaran gagalnya PT Freeport Indonesia memenuhi komitmen pembangunan smelter (pengolahan mineral) seperti diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2017 yang mengubah status Freeport Indonesia dari Kontrak Karya menjadi IUPK, maka Freeport selama beberapa tahun kedepan masih bisa mengekspor mineral mentah atau konsentrat.

Namun dengan dua Peraturan Menteri ESDM yang dikeluarkan Ignasius Jonan pada 12 Januari 2017, maka Freeport Indonesia harus melakukan divestasi sajam sebesar 51 persen.

Jika saham tersebut dibeli pemerintah RI, maka Freeport akan menjadi semacam BUMN milik Indonesia. Itu terjadi karena kontrol mayoritas atas Freeport Indonesia berada di tangan pemerintah RI. Bukan lagi Freeport di Amerika.

Selain itu, Freeport wajib membangun smelter agar tidak lagi mengekspor mineral mentah. Serta pembayaran pajak menjadi fluktuatif. Bukan flat seperti ketika Freeport masih dalam status Kontrak Karya.

Hingga saat Chappy Hakim mundur, Freeport masih menjadi sorotan tajam lantaran
mengajukan sejumlah permintaan terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.

Selain itu, Freeport juga belum setuju divestasi saham sebesar 51 persen. Freeport masih berkeinginan divestasi saham sebesar 30 persen. Ketiga, Freeport Indonesia juga belum setuju tentang pembayaran pajak secara fluktuatif.

Beberapa kali Chappy Hakim dan jajaran Freeport Amerika bertemu dengan Menteri ESDM dan jajarannya, namun belum terdapat kata sepakat.

Di saat bersamaan, Freeport juga telah mulai merumahkan karyawannya lantaran ekspor konsentrat atau mineral mentahnya terhenti sementara.

Said Didu melihat, mundurnya Chappy bisa memunculkan buah simalakama yaitu hubungan dengan investor dan pemilik saham di Amerika Serikat. Terlebih, pemilik saham terbesar Freeport saat ini adalah salah satu orang terdekat Presiden AS Donald Trump.

"Ada tiga buah simalaka baru yang akan muncul jika muncul ketidaktegasan dari pemimpin RI dalam mengambil keputusan tepat di waktu yang tepat. Yang pertama pelaksanaan PP baru dengan kontrak yang masih hidup, kedua izin ekspor dengan acaman PHK pegawai, ketiga ketegasan kebijakan dengan gejolak sosial Papua," tutur Said. (Kompas.com/Tribunnews/Seno)