TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI menyampaikan sikap politik terkait Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Mereka adalah tiga senator asal DKI Jakarta AM Fatwa, Dailami Firdaus dan Fahira Idris, serta senator asal Sumatera Utara Dede Iskandar Batubara.

Anggota DPD tersebut meminta pemerintah untuk segera menonaktifkan Ahok.

"Pernyataan politik kami tidak terkait langsung dengan angket yang sedang digulirkan. Masalahnya memang berkaitan, tetapi apakah itu usul angket yang sedang bergulir diterima paripurna," kata AM Fatwa di Pressroom DPR, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Sementara, Senator DKI Jakarta Fahira Idris menilai sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengada-ada karena tidak mau menonaktifkan Ahok meski telah berstatus terdakwa.

"Mengada-ada. Karena sudah jelas kasus ini ancaman pidana lima tahun. Ini juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Banten, Papua, Sumut, kenapa di DKI tidak berlaku," ujar Fahira.

Fahira menilai tindakan Mendagri tersebut malah memunculkan persoalan baru. Padahal pemerintah harusnya berperan sebagai pihak yang menyelesaikan masalah.

"Saya dengar besok ada demo, masyarakat Jakarta setelah subuh akan menuju rumah kita (kompleks parlemen). Artinya kita tidak bisa menyalahkan rakyat kalau mereka sudah punya persepsi bahwa pemerintah melindungi salah satu kepala daerah yang bernama Ahok," kata Fahira.

Fahira mengatakan sikap pemerintah menimbulkan gejolak di masyarakat. "Saya minta pemerintah jadi solusi jangan jadi masalah. Mendagri harus paham UU kan terdakwa, harus fokus," kata Fahira.