TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard Adkerson mengklaim perusahaannya menjadi salah satu perusahaan yang banyak mempekerjakan masyarakat yang berada di Amerika Serikat bagian selatan.

"Freeport McMoran adalah salah satu perusahaan yang mempekerjakan orang paling banyak di selatan AS," ujar Adkerson di Jakarta, Senin (20/2).

Dengan demikian, sebagai induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI), apa pun yang terjadi di Indonesia akan memengaruhi perusahaan induk dan akan menjadi perhatian Pemerintah AS yang saat ini dipimpin oleh Donald Trump.

"Jadi apa pun yang terjadi di sini (Indonesia) akan menjadi perhatian Pemerintah AS. Seperti juga Freeport Indonesia, pemerintah mereka juga melihat Freeport sebagai partner yang dinamis," tutur Adkerson.

Adkerson menambahkan, Freeport McMoran yang bermarkas di AS juga 90 persen pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan besar di Negeri Paman Sam.

Jadi, isu apa pun yang menerpa PTFI akan sangat memberikan pengaruh besar terhadap keputusan investasi para investor besar di AS.

"Sebanyak 90 persen investor Freeport McMoran berasal dari perusahaan-perusahaan besar di AS. Apa pun yang terjadi di sini (PTFI) akan menjadi perhatian Pemerintah AS," kata Adkerson.

Maka dari itu, terkait permasalahan yang tengah dihadapi PTFI, sebagai induk usaha yang bermarkas di AS, pihaknya berharap agar Pemerintah Indonesia memberikan peraturan yang tidak merugikan bagi kedua belah pihak.

"Saya yakin Pemerintah Indonesia akan memberikan perlakuan yang adil. Adanya kerja sama yang baik dari Pemerintah Indonesia ke Freeport akan baik juga bagi kami," terang Adkerson.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, perusahaan dengan reputasi tinggi semestinya memiliki cara yang lebih elegan untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap pemerintah.

"Setiap perusahaan apalagi punya reputasi tinggi seperti Freeport Indonesia, sebaiknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau mau ya nego (antara PTFI dengan pemerintah), kalau tidak mau ya ke arbitrase," ujar Jonan.

Mantan Menteri Perhubungan ini meminta, PTFI tidak melakukan pemutusan kerja terhadap para pekerja PTFI. Karena menurutnya, tenaga kerja adalah aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan. "Saran saya, itu tidak dilakukan. Karena tenaga kerja itu aset untuk perusahaan," tuturnya.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurtubi menyesalkan langkah PT Feeport Indonesia yang menggunakan isu pemecatan karyawan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah.

"Jangan memecat karyawan jadi alasan untuk memperkuat posisi (tawar). Enggak bagus itu," kata Kurtubi.

Anggota DPR dari Partai Nasdem itu mengatakan Freeport sudah berada di Indonesia selama 48 tahun dan berkontribusi pada pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, khususnya Mimika.

Tetapi di sisi lain kekayaan tambang adalah milik negara. Kurtubi pun berharap, Freeport memahami apa yang menjadi masalahnya dan tidak melanjutkan rencana arbitrase atau mengancam dengan melakukan PHK karyawan.

"Kami yakin pemerintah juga happy kalau Freeport memahami masalahnya, dan bisa terus beroperasi, serta membangun smelter dalam lima tahun ke depan di Indonesia," ucap Kurtubi.