TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menegaskan bukan perkara menang atau kalah ketika berhadapan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) saat mengajukan gugatan ke arbitrase internasional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah Indonesia kali ini lebih pada komitmen perjuanggan menjaga kedaulatan bangsa.

Selain itu juga, kata Dahnil Simanjuntak, perjuangan ini untuk menjaga hak Sumber Daya Alam (SDA) bangsa ini di masa mendatang.

"Bagi saya bukan masalah menang atau kalah tapi komitmen menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga hak SDA untuk masa depan ekonomi Papua khususnya dan Indonesia umumnya," tegas Dahnil Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Kamis (23/2/2017).

Baca: Menteri Hanif Mengaku Sudah Dapat Info Soal PHK Karyawan Freeport

Baca: DPR: Pemerintah Tak Punya Modal dan Teknologi Garap Tambang Freeport

Bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bisa tetap berdiri tegak dan tegas terhadap Freeport maka dipastikan rakyat Indonesia akan ada di belakang pemerintah termasuk Pemuda Muhammadiyah.

Lebih lanjut menurutnya, Pemerintah harus mulai menggunakan pendekatan isu ekonomi masa depan, berhentikan perilaku ekstraksi yang berlebihan dan tidak bertanggungjawab.

Yakni perilaku ekonomi rabun jauh apalagi merugikan rakyat Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang.

Bila Jokowi berani tegas dan terhadap Freeport akan menjadi warisan positif kebijakan ekonomi terkait dengan SDA yang bisa diberikan pemerintah sekarang kepada anak cucu, yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

Di tempat berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia.

"Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) pagi.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait.

"Sekarang ini biar menteri dulu," ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah.

"Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis," ujar Jokowi.

"Tapi ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.