Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bappenas mendorong agar pemerintah daerah seperti provinsi dapat mengusul minimal satu proyek skema KPBU.

Di sini ada 17 provinsi yang hadir, berarti ada 17 usulan proyek KPBU .

“Pemda provinsi Sulawesi Selatan misalnya dapat mengusulkan proyek KPBU transportasi publik, begitu juga dengan Sulawesi Utara dapat mengusulkan hal yang sama,” tutur Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menjelaskan berbagai upaya kerja keras dan langkah konkrit bersama antara pemerintah pusat dan daerah yang meliputi: Pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata dan lain-lain.

Namun, dengan keterbatasan fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya kepada anggaran pemerintah.

Salah satu terobosan pemerintah adalah mengedepankan mekanisme pembiayaan PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya seperti KPBU atau di negara lain disebut dengan Public Private Partnership (PPP).

Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfataan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.

Acara yang diselenggarakan secara bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung selama empat hari, dari 28 Februari sampai 3 Maret 2017.

Acara ini merupakan forum antara pusat dan daerah untuk melakukan pembahasan penyelarasan terkait prioritas nasional dalam rangka mendukung sasaran pembangunan sekaligus sebagai masukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.

Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, hadir dalam acara pembukaan Rakortek yaitu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas (Sesmen/Sestama) Imron Bulkin, para Deputi Bappenas serta pimpinan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Pemerintah Daerah diwakili para Sekretaris Daerah, para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Acaranya sendiri dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri sehari sebelumnya, yaitu Selasa (28/2).

Dalam Rakortek ini Menteri Bambang juga menjelaskan Penyusunan RKP 2018 yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” didasarkan pada kebijakan money follows program yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD), integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD), serta penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).

Selain itu, dalam Rakortek ini, turut dipaparkan hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas terkait sejumlah indikator ekonomi makro dan target pembangunan pada 2018. Beberapa poin yang turut dibahas, antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen, target tingkat kemiskinan sebesar 9-10 persen, target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-5,5 persen, dan target rasio gini sebesar 0,38.

Fokus penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian.