TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, terkejut saat mengetahui Indonesia memiliki 800.000 masjid. Hal ini diceritakan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan usai melepas Raja Salman di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/3).

Kalla mengatakan, dalam pertemuan di Hotel Raffles, Jumat malam, ia menyampaikan ucapan kebanggaan dan terimakasih atas tugas Raja yang luar biasa, melayani dua kota suci dan masjid besar di Mekah dan Madinah. Namun, Kalla yang juga Ketua Dewan Masjid turut menceritakan kondisi masjid di Indonesia.

"Saya bilang, saya Ketua Dewan Masjid, 800.000 masjid di sini. Terkejut dia. Dia kira 8000, tapi 800.000, semua terkejut," kata Kalla.

Kalla menambahkan, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim memang tidak memiliki masjid sebesar Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah. Namun, Indonesia memiliki masjid yang banyak dan tersebar luas di semua daerah.

"Dia masjid besar, kita masjid banyak, hampir sama maknanya," kata Kalla.

Secara umum, Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia mengapresiasi kunjungan Raja Salman beserta rombongan sejak hari Rabu, 1 Maret 2017 lalu. Kalla yakin, Indonesia sudah memiliki citra dan hubungan yang baik dengan suatu negara. Maka ke depan, investasi akan berjalan dengan sendirinya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Riyadh memastikan terus menindaklanjuti rencana Pemerintah Arab Saudi memberikan kompensasi bagi korban/ahli waris korban jatuhnya alat berat proyek di Masjidil Haram pada 11 September 2015 lalu. Menlu Retno Marsudi telah meminta KBRI Riyadh untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait di Riyadh.

"Bahkan, Menlu juga selalu menyampaikan masalah ini dalam setiap pertemuan bilateral dengan Menlu Arab Saudi pada berbagai kesempatan," Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lalu Muhammad Iqbal menegaskan.

Menanggapi permintaan KBRI Riyadh, pada 19 Februari 2015, Iqbal mengatakan Kemlu Saudi telah menyampaikan nota tertulis yang pada intinya menyampaikan, proses verifikasi korban WNI telah selesai dilakukan dan saat ini tinggal menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah membentuk Tim untuk mempercepat proses pembayaran tersebut.

Pihak Kemlu mengatakan, menurut informasi yang diperoleh, pembayaran bagi korban dari seluruh negara akan dilakukan bersamaan. Namun demikian, ini terkendala oleh adanya korban dari negara lain yang terlambat menyampaikan dokumen yang diperlukan.

"Terkait dengan informasi di media sosial yang mengaku dari GNPF MUI dan mengatakan bahwa kompensasi sudah dibayarkan namun ditahan oleh Kemlu, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar," ujarnya.

"Kami telah meminta klarifikasi kepada GNPF MUI mengenai pernyataan tersebut. Kami memperoleh klarifikasi bahwa tulisan tersebut bukan produk GNPF MUI," katanya.
Iqbal mengatakan, menurut GNPF MUI, tulisan tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

GNPF MUI tidak pernah membahas isu ini, apalagi membuat statemen yang sedemikian.

Dijelaskan, Kemlu selama ini membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh berbagai agama, termasuk para ulama di MUI. Kemlu selalu mengkomunikasikan berbagai hal yang ditangani, khususnya yang terkait dengan umat Islam, termasuk isu pembayaran kompensasi ini kepada para pemuka agama. (tribun/nicolas manafe/rizal bomantama)