Wiranto Bahas Terorisme dan LCS Bersama Deputi PM Singapura
Wiranto mengatakan Singapura sudah jauh lebih dulu membentuk badan siber nasional
Editor: Johnson Simanjuntak
![Wiranto Bahas Terorisme dan LCS Bersama Deputi PM Singapura](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/menkopolhukam-wiranto-buka-pelatihan-hukum_20170228_114301.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean, di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2017).
Wiranto usai menerima Teo Chee Hean, kepada wartawan di kantor Menkopolhukam menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas soal permasalahan kedua negara yang relatif sama, antara lain soal terorisme dan radikalisme.
"Kedua negara menghadapi musuh dan masalah yang sama, hubungan ini harus diwarnai dengan kerjasama melawan terorisme, termasuk juga radikalisme," ujarnya.
Selain itu keduanya juga sempat membahas soal lembaga yang menangani permasalahan siber, termasuk diantaranya kejahatan siber.
Wiranto mengatakan Singapura sudah jauh lebih dulu membentuk badan siber nasional, seperti yang baru saja dibentuk di Indonesia.
"Kebetulan Singapura sudah lebih dulu punya badan siber nasional. Oleh karena itu kami merasa perlu kerja sama untuk menimba pengalaman dari Singapura," ujarnya.
Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang juga menyeret Indonesia dan Singapura, juga dibahas dalam pertemuan singkat tersebut.
Wiranto mengatakan pada dasarnya kedua negara sama-sama berharap konflik yang melibatkan negara-negara di sekitar LCS itu, bisa diselesaikan dengan jalan damai.
"Kita sama-sama mendorong penyelesaian secara damai, tidak menimbulkan konflik, tidak saling klaim, tapi menghormati keputusan internasional, dan menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas yang memancing konfllik," ujarnya.
Dalam bidang ekonomi, juga sempat dibahas bagaimana keamanan dan kemudahan untuk perdagangan di pusat-pusat perekonomian di Indonesia, seperti di Batam dan Bintan.
"Tapi intinya mereka ingin ada ketegasan yang terkait dengan perizinan, buruh dan masalah yang menyangkut administrasi untuk investasi," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.