TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, sudah seharusnya panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lepas dari kepentingan politik mana pun.

Pasalnya, OJK merupakan lembaga strategis di sektor keuangan yang menjadi incaran oleh kekuatan politik.

“Karena itu posisi strategis dan incar oleh kekuatan politik, sehingga acap kali tidak ditempatkan oleh orang yang profesional. Tapi sarat dengan kepentingan politik,” kata Siti Zuhro ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Menurutnya, ada empat prinsip yang selayaknya diterapkan dalam setiap rekrutmen pansel di setiap lembaga/institusi negara, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Empat prinsip yang dimaksud adalah integritas, kompetensi, profesional, dan independen.

“Jika kepentingan politiknya lebih dominan harusnya batal demi hukum. Dalam arti nepotisme,” kata dia.

Baca: Panitia Seleksi Calon Komisioner OJK Diduga Akomodasi Kepentingan Rezim Sebelumnya

Seperti diketahui pansel pencalonan anggota dewan komisioner OJK dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sedangkan anggotanya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Agus Martowardojo, Anggotanya dan sejumlah perwakilan dari pemerintah, akademisi dan pelaku pasar.

Kabarnya, Sri Mulyani memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penentuan kandidat calon anggota komisioner OJK yang lolos seleksi. Hal itu terlihat dari 30 calon komisioner OJK yang lolos seleksi tahap III

Salah satu calon yang lolos itu terdapat nama Prof Firmansyah eks staf khusus SBY saat masih menjabat Presiden RI ke-6. Lolosnya Firmansyah membuktikan bahwa Ketua Pansel OJK Sri Mulyani tidak sensitif dan kemungkinan menjadi bagian skenarionya untuk kuasai OJK dengan orang-orang SBY.

Tidak sensitifnya Sri Mulyani dan kuatnya dominasi dalam pansel OJK diamini oleh Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng. Dia menilai dominasi eks Direktur Bank Dunia itu sangat terlihat dan sulit ditutupi.

"Saat ini, Sri Mulyani adalah the real president di sektor ekonomi. Dia kuasai moneter, keuangan. Dan OJK sebagai lembaga pengawas industri keuangan, ingin dia genggam pula," tegas Salamuddin di Jakarta.

Menurut dia, upaya Menkeu Sri Mulyani menguasai OJK merupakan bagian dari skenario besar Pemilu 2019. Bisa saja, persiapan Sri Mulyani untuk melaju menjadi pilpres 2019. "Dan, OJK itu mengelola aset industri keuangan hingga puluhan ribu triliun. Tentu ini lahan yang gurih untuk dikuasai," kata dia.

Apalagi proses pemilihan komisioner OJK menuai banyak kritikan dan sorotan karena proses pansel OJK yang tertutup sehingga melahirkan kandidat yang diragukan kredibilitasnya.

Hal senada juga sebelumnya disampaikan oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang mengingatkan agar OJK dijaga independensinya. Rizal Ramli curiga ada pihak yang hendak menguasai OJK. Kecurigaannya terpicu dengan tersingkirnya nama-nama top dalam proses seleksi calon komisioner.