TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah PT Freeport Indonesia (PTFI) bisa menjadi bahasan penting ketika Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence akan berkunjung ke Indonesia.

Guru Besar Hukum internasional Unibersitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai terkait Freeport pemerintah perlu menyampaikan kepada Wapres AS bahwa pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport.

"Justru pemerintah memberi jalan keluar dengan memberi opsi kepada Freeport apakah tetap memegang Kontrak Karya tetapi harus memurnikan di Indonesia atau merubah diri menjadi IUPK dan tetap melakukan ekspor," ujar Guru Besar UI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (14/3/2017).

Dalam penjelasannya, menurutnya, perlu diperjelas bahwa Pemerintah AS tidak seharusnya menekan pemerintah Indonesia terkait Freeport di alam demokratis.

Ini karena pemerintah Indonesia harus mendengar suara rakyat.

Freeport pun imbuhnya, tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia dengan Kontrak Karya (KK).

Kalaulah pemerintah Indonesia saat ini harus tunduk dengan tekanan dari pemerintah AS, jelas dia, tidak akan ada jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang akan lebih tidak bersahabat terhadap Freeport.

Karena dia jelaskan, dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan arogansi pemerintah AS dan Freeport untuk mendulang suara.

Janji pun akan ditunaikan saat mereka mendapatkan kekuasaan.

"Hal lain yang perlu disampaikan oleh pemerintah Indonesia adalah komitmen kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik sebagai penyeimbang kekuatan China yang semakin mendominasi," katanya.

Kehadiran AS tidak hanya untuk kepentingan kawasan tetapi juga kepentingan AS di kawasan, terutama kebebasan alur pelayaran internasional.