TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) meminta seluruh kader Partai Golkar untuk tetap tenang terhadap persoalan yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam pusaran kasus e-KTP. 

Mantan Menkokesra ini juga menepis isu adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ditubuh Golkar. 

Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe saat dihubungi di Jakarta, Minggu  (19/3/2017) mengatakan, pernyataan ARB ini sangat positif untuk Partai Golkar.

Pernyataan ini juga sebagai dukungan ARB terhadap keutuhan Partai Golkar di bawah kepeminpinan Setya Novanto. 

"Pernyataan ARB menggambarkan sikap kedewasaan politik Golkar dalam menjaga dinamika politik partai pasca nama Setya Novanto disebut-sebut ikut menerima dana e-KTP seperti yang tertuang dalam dakwaan Jaksa", ujar Ramses.

Selain itu, pernyataan ARB dapat juga dimaknai bahwa sampai saat ini kader Partai  Golkar masih solid mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto. 

"ARB tentu belajar dari kasus Partai Golkar sebelumnya yang terpecah. Dia tak ingin rajutan persatuan partai yang sudah dibangun Novanto tercidera lagi," katanya.

Nama Setya Novanto baru sebatas dugaan dan belum ada status apapun dari Komisi Anti Korupsi (KPK).

Itu artinya dorongan untuk dilakukannya Munaslub itu juga sesuatu yang janggal. 

"ARB tentu melihat ini secara proporsional sehingga tidak melakukan berbagai spekulasi politik apalagi menggelar dilaksanakannya Munaslub," ucapnya.

KPK Tahan Diri

Mengenai langkah KPK yang mengumumkan nama-nama yang tersangkut kasus e-KTP, Ramses mengatakan, pimpinan lembaga antirasuah itu harus bisa menahan diri.

Karena mengumumkan nama-nama itu sangat riskan dalam konteks politik Indonesia.

Dijelaskan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja KPK yang sudah bagus menjadi kabur dan berantakan ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan. 

"Kita harus kritisi pimpinan KPK saat ini agar jangan mengikuti jejak sebelumnya, yang terlalu euforia tetapi pada akhirnya mereka sendiri tersandung masalah," kata dia.

Sebelumnya,Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengingatkan, KPK harus tetap menjaga muruah institusi. KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum.

 “Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar,” kata Agus dalam diskusi “Perang Politik e-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3). 

Dia pun mengingatkan, pimpinan KPK harus bisa menahan bicara. Pimpinan harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah. 

Tentunya, juru bicara KPK sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik. “Peran jubir harus dimaksimalkan,” ujarnya.