Bawa Istri saat Kunker ke Kanada, ICW Minta Sekjen DPD RI Dipecat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberhentikan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudarsono Hardjosoekarto
![Bawa Istri saat Kunker ke Kanada, ICW Minta Sekjen DPD RI Dipecat](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/sekretaris-jenderal-dpd-ri-prof-dr-sudarsono-hardjosoekarto-d_20160926_234212.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudarsono Hardjosoekarto. Perilaku Sudarsono yang membawa istrinya dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kanada, dinilai Donald sebagai bentuk perilaku koruptif sehingga layak diberi sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Sekjen.
"Yang bersangkutan (Sudarsono, red) harus diberhentikan sebagai Sekjen DPD," kata Donal kepada Tribunnews.com, Rabu (22/3/2017).
Donal menyebut tindakan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudarsono Hardjosoekarto, yang membawa istrinya, Evy Adiningrum, dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kanada, sebagai bentuk perilaku koruptif. Kunjungan kerja ke Ottawa, Kanada, dari tanggal 21-28 Maret, dengan membawa rombongan 12 orang itu juga disebutnya sebagai tindakan yang memalukan dan tidak etis. "Ini hanya memperburuk citra DPD setelah konflik jabatan dan tertangkap tangannya ketua DPD dalam kasus korupsi," kata Donal.
Donal mempertanyakan urgensi kunjungan yang kabarnya menghabiskan anggaran hingga Rp 1,2 miliar tersebut. Jika alasannya dalam rangka studi banding RUU Koperasi, menurut Donal, para birokrat di Kesetjenan DPD tidak memiliki kewenangan legislasi seperti halnya anggota DPD atau anggota DPR. "Sekjen tidak punya kewenangan legislasi dan penentu kebijakan (policy making). Sehingga alasan studi banding RUU koperasi itu hanya akal akalan saja," katanya.
Sudarsono sendiri hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui whatsapp, pesan dari Tribunnews.com belum sampai kepada mantan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri itu.
Sementara itu Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama Biro Perencanaan dan Keuangan DPD RI, Mediana Pongsitanan, menolak berkomentar saat ditanya mengenai perencanaan kunjungan ke benua Amerika ini. "Saya tidak punya kewenangan menjawab pertanyaan mengenai masalah ini. Sebaiknya tanyakan kepada Wakil Sekjen (Adam Bachtiar, red)," kata Mediana saat dihubungi Tribunnews.com.