TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Center For Budget Analysis (CBA) meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK untuk menelusuri adanya dugaan indikasi mark down atau pengurangan pendapatan PT Jasa Marga (tbk).

BPK, menurut Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, diminta segera melakukan audit keuangan Jasa Marga.

“KPK diminta menginvestigasi adanya potensi kehilangan pendapatan Jasa Marga,” ungkap Uchok di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut Uchok, pendapatan tol Jasa Marga pada Tahun 2015 sebesar Rp 7,1 triliun, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 7,9 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 805,7 miliar atau 11,3 persen saja. Kenaikan pendapatan tol dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 11,3 persen.

“ini bukan kebanggaan dan kebanggaan buat kinerja Jasa Marga. Juga bukan satu kehebatan,” tegas Uchok.

Seharusnya, lanjut Uchok, pertumbuhan pendapatan Tol dari tahun 2015 ke 2016, harus lebih besar atau dari sisi pendapatan juga harus meningkat lebih pesat.

Mengingat, ada peningkatan volume lalu lintas transaksi serta kenaikan tarif pada 15 jalan tol pada akhir tahun 2015, dan kenaikan tarif untuk empat ruas jalan tol pada tahun 2016.

“Jadi, pertumbuhan pendapatan jalan tol dari tahun 2015 ke 2016 hanya 11,3 persen itu kecil,” tambah Uchok.

Selain itu, lanjut Uchok, publik pengguna jalan tol wajar prihatin dengan pengelolaan keuangan Jasa Marga.

Hal ini bisa dilihat dari operasional belanja kebutuhan pegawai sampai menghabiskan sebesar Rp 1,1 triliiun hanya untuk gaji dan tunjangan Saja.

“Peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang dilakukan oleh Jasa Marga sebagai operator jalan tol hanya sebuah mimpi saat tidur siang,” tutur dia.

“Dan semboyan mewujudkan jalan tol yang Lancar, aman dan nyaman bukan lagi jadi simbol pelayanan,”tandasnya.