TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan segera merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV yang mengatur mengenai logistik, khususnya dalam soal percepatan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan.

"Paketnya sedang disiapkan intensif karena ini juga lintas kementerian. Biaya logistik di Indonesia masih tinggi, di pelabuhan kita masih belum optimal," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo usai menjadi pembicara kunci di acara Meeting Asias Infrastructure Needs di Jakarta, Selasa seperti dilansir Investordaily.

Lukita menuturkan, menurunkan biaya logistik memang bukan perkara mudah, namun melalui paket kebijakan tersebut ia optimistis akan membantu menurunkan biaya logistik yang kemudian akan memengaruhi biaya ekonomi ke depan.

"Target kita jelas ingin turunkan biaya logistik yang masih tinggi dibandingkan kawasan. Besarnya ya tergantung paketnya apa saja yang akhirnya bisa kita terbitkan, tentu kita ingin secepat mungkin turunkan biaya logistik ini," ujarnya.

Hingga saat ini perekonomian Indonesia masih terkendala oleh masalah logistik yang harus terus diperbaiki. Adapun masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan tersebut terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) serta problem dwelling time.

Pembenahan logistik sangat penting karena erat kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif agar tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Sejak September 2015, pemerintah sendiri telah menurunkan paket kebijakan ekonomi jilid I-XIV sebagai upaya deregulasi maupun debirokratisasi yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing.

Sebanyak 99 persen dari peraturan turunan dari paket kebijakan ekonomi tersebut sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga dampak dari penerbitan paket diharapkan mulai terlihat pada 2017.