TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari tiga belas nama yang lolos tahap II seleksi calon penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya adalah Antonius D.R. Manurung.

Ia merupakan kader Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sempat berstatus sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Busyro Muqoddas, yang juga merupakan anggota tim pansel, bertanya kepada sang kandidat apakah ideologi partai dan ideologi DPR, tidak selaras dengan ideologi yang ada di KPK.

Antonius D.R. Manurung justru menjawab dengan menegaskan komitmennya.

"Saya sudah sebutkan (sebelumnya). Kalau saya jadi anggota penasihat KPK, saya mengudurkan diri dari anggota partai," ujar Antonius dalam kesempatan wawancara bersama tim panitia seleksi (pansel) calon penasihat KPK, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Minggu (26/3/2017).

Baca: Calon Penasihat KPK Sebut Ada yang Berkepentingan untuk Merevisi UU KPK

Ketua tim pansel, Imam P. Prasodjo dalam kesempatann yang sama menanyakan kepada kader PDIP itu bagaimana komitmen partai berlambang kepala banteng itu selama ini dalam memberantas korupsi.

"Sejauh ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya komitmen untuk pemberantasan korupsi," ujar Antonius D.R. Manurung.

"Kenyatannya ?" tanya balik Imam P. Prasodjo,

Kader PDIP itu menyebutkan bahwa kebijakan partai adalah melakukan pemecatan terhadap kader-kader yang terlibat pidana korupsi.

Menurutnya hal tersebut menunjukan komitmen partai terhadap aksi pemberantasn korupsi.

"Banyak atau sedikit (kader PDIP yang terlibat) ?" Imam P. Prasodjo kembali bertanya.

"Relatif," jawabnya.

Imam P. Prasodjo kemudian bertanya, jika dibandingkan dengan partai lain, apakah PDIP termasuk salah satu partai yang kadernya banyak terlibat korupsi,

Antonius D.R. Manurung menjawab dengan mengakui bahwa banyak kader partainya yang terlibat korupsi.

Dalam kesempatan tersebut kader PDIP itu juga mengakui bahwa partainya memiliki permasalahan, sehingga banyak kader partai yang terjerat kasus korupsi.

Untuk menyelesaikan permaslaahan tersebut, ia mengaku sudah mengambil tindakan.

"Secara hal yang sangat sederhana, (saya) membangun diskusi dan dialog," ujarnya.

Antonius D.R. Manurung, mengakui bahwa dirinya tidak mungkin mengambil kebijakan yang bisa berpengaruh besar, karena statusnya hanya merupakan kader biasa, bukan pengurus partai.