TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta elite partai membangun citra positif sebagai penyeimbang opini mega korupsi e-KTP.

Anggota GMPG Sirajuddin Abdul Wahab yakin elektabilitas Golkar terpengaruh karena kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Pasti akan mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar. Apabila opini mega korupsi kasus e-KTP ini terus bergulir dan menyeret nama ketum PG (SN)," Sirajuddin melalui pesan singkat, Senin (21/3/2017).

Baca: Diminta Lengser, Novanto Ogah Ladeni Generasi Muda Golkar

Baca: Setya Novanto Tidak Permasalahkan Keresahan Generasi Muda Golkar soal Kasus E-KTP

Sirajuddin meminta elit Golkar mengedepankan asas hukum praduga tidak bersalah terkait nama Setya Novanto.

Sirajuddin mengingatkan GMPG, hadir sebagai fungsi kontrol terhadap perjalanan Partai Golkar.

Di era demokrasi seperti ini, fungsi kontrol adalah suatu keniscayaan.

"Partai Golkar tidak bisa menutup mata dan telinga terhadap issue yang berhubungan dgn partai golkar, apalagi issue tersebut masalah korupsi yang diduga ada keterlibat kader ataupun elite dari Partai Golkar," kata Sirajuddin.

Sirajuddin mengatakan pihaknya tidak ingin muncul stigma bahwa partai Golkar adalah sarangnya para koruptor.

Partai Golkar, kata Sirajuddin, harus menjadi instrumen dan alat perjuangan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Bukan menjadi alat kekuasaan semata, apalagi sebagai alat untuk memperkaya diri dengan cara korupsi," kata Sirajuddin.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menilai manuver GMPG keliru.

"Jangan melakukan langkah-langkah yang blunder, yang bisa kontraproduktif dan bisa menimbulkan perpecahan dengan isu-isu munaslub itu," kata Agung di kediamannya, Jakarta, Minggu (26/3/2017).

Agung meminta seluruh kader tenang menghadapi kasus itu. Kemudian, mencari solusi yang terbaik. Golkar, kata Agung, saat ini sedang fokus mengikuti pilkada.

Mantan Ketua DPR itu juga melihat wacana Munaslub terlalu dini dan tidak memiliki dasar secara AD/ART dan hukum.

"Kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, harus dijunjung tinggi, siapa lagi kalau bukan kita, apalagi Partai Golkar, saya kira generasi muda ini juga tentu harus berada di paling depan," kata Agung.