Kiai Kampung Minta Jokowi Izinkan Khofifah Ikut Pilgub Jatim 2018

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Kelompok Kiai Kampung se-Jawa Timur berencana menemui Presiden Joko Widodo.

Pertemuan dilakukan untuk meminta izin agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa diperbolehkan maju pada Pilkada Jawa Timur 2018.

"Khofifah kan pembantunya Jokowi saat ini, jadi harus minta izin agar diperbolehkan maju di Pilkada Jatim," kata Ketua Forum Kiai Kampung Jawa Timur, Fahrurrozi saat menggelar pertemuan di Surabaya, Selasa (28/3/2017).

Namun kelompok ini membantah telah memberikan dukungan kepada Khofifah dalam Pilkada Jawa Timur tahun depan.

Kelompok Kiai Kampung hanya ingin Khofifah sebagai kader Nahdatul Ulama (NU) menjadi kontestan untuk ketiga kalinya pada Pilkada Jawa Timur.

"Kan ada dua nama yang muncul, Khofifah dan Saifullah Yusuf, semuanya kader NU," ucap Fahrurrozi.

Sebagai wadah komunikasi kiai kampung yang memiliki ikatan struktur dan kultur NU, kelompok ini menginginkan pemimpin Jawa Timur ke depan adalah warga NU.

Sebab, menurut Fahrurrozi, tidak bisa dibantah bahwa mayoritas warga Jawa Timur adalah warga NU atau Nahdliyin.

Di posisi calon wakil gubernur, kelompok ini menginginkan figur birokrat yang diharapkan mampu meneruskan pembangunan Jawa Timur.

"Kami sudah menganalisis lima nama birokrat yang cocok mendampingi dua calon gubernur tadi," ucapnya.

Selain Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansah, beberapa nama yang juga masuk bursa calon gubernur Jawa Timur antara lain, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar.

Namun, hingga saat ini belum ada satu orang atau satu partai pun yang resmi mendeklarasikan diri.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku belum memutuskan apakah dirinya akan maju pada bursa calon gubernur-wakil gubernur pada Pilkada Jawa Timur.

Padahal, Nama Khofifah diminati tiga partai politik, yakni Partai Golkar, Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Ya nantilah, saya masih fokus pada tugas sebagai Menteri Sosial. Jadi gitu, tidak boleh ada kerja Mensos yang terkurangi dari proses yang sedang bergulir," ujar Khofifah.