TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya dan Jakarta, Kamis (30/3).

Kali ini terhadap pejabat di badan usaha milik negara (BUMN) perkapalan yang berkantor pusat di Surabaya.

Informasi yang dikumpulkan BUMN dimaksud yaitu PT PAL. Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di dua wilayah yakni Surabaya dan Jakarta. "Benar hari ini memang ada OTT yang dilakukan KPK di dua kota, Jakarta dan Surabaya," ujar Febri.

Febri melanjutkan OTT tersebut terkait dengan indikasi penerimaan hadiah atau janji soal perkapalan. Dalam OTT tersebut para penyidik telah menyita barang bukti berupa uang.

Febri melanjutkan pihaknya meminta publik bersabar soal OTT yang dikabarnya barang buktinya mencapai miliaran rupiah tersebut.

Penyidik, kata Febri memiliki waktu 1x24 jam untuk memeriksa intensif orang-orang yang diamankan, selanjutnya diputuskan status mereka apakah tersangka karena ada barang bukti ataukah dibebaskan karena tidak terlibat.

"‎Kami akan umumkan secara rinci besok. Sementara ini kami hanya sampaikan bahwa benar ada OTT di Jakarta dan Surabaya terkait perkapalan ada indikasi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara," tandasnya.

Disinggung soal siapa saja pihak-pihak yang sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan di KPK, Febri enggan membocorkan.

PT PAL Surabaya mengaku tidak mengetahui mengenai ada oknum yang terjaring OTT tersebut. Manager Humas PT PAL Indonesia, Bayu Wicaksono, meminta waktu untuk penelusuran kabar tersebut.

"Kami memang banyak menerima informasi itu, namun kami minta waktu untuk melakukan penelusuran kepada pejabat terkait. Karena jajaran tertinggi di Surabaya masih melakukan rapat tertutup," kata Bayu, Kamis, sekitar pukul 19.30 WIB.

Ia mengatakan, hingga malam ini beberapa jajaran di PT PAL Indonesia masih mencari sumber tersebut. Ia menegaskan jajaran tertinggi termasuk direktur tidak ada yang terkena OTT.

Melalui akun daring resmi twitter @PTPAL_INDONESIA juga menyebutkan serupa yakni masih mencari sumber dan kebenaran terkait informasi tersebut.

Informasi yang beredar OTT itu menimpa seorang pejabat PT PAL karena diduga ada indikasi menerima suap terkait pemesanan pembuatan kapal. (tribunnetwork/surya/ter/rie)