TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia mengutuk penggunaan gas kimia dimanapun juga, termasuk seperti yang diduga digunakan di provinsi Idlib, Suriah, Selasa lalu (4/5).

Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Arrmanatha Nasir.

"Intinya posisi Indonesia, kita mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah, yang telah memakan banyak korban, termasuk anak-anak yang terjadi Selasa lalu," ujar Arrmanatha Nasir kepada wartawan di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

Juru Bicara Kemenlu menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang sudah meratifikasi konvensi senjata kimia pada 1998 lalu, menolak penggunaan senjata kimia dimanapun juga, termasuk gas Sarin yang diduga digunakann di provinsi Idlib yang memakan banyak korban sipil.

Penggunaan gas Sarin itu memicu pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengambil tindakan, dengan meluncurkan 59 rudal Tomahawk ke sebuah landasan udara di dekat kota Homas pagi ini.

Presiden AS, Dondal Trump mengklarifikasi bahwa lokasi tersebut dipilih karena diduga digunakan sebagai basis dari kelompok yang menggunakan senjata kimia.

Terhadap aksi AS itu, Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah Indonesia ikut prihatin.

Pasalnya serangan militer tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Selain itu Indonesia juga percaya konflik di Suriah tidak harus diselesaikan dengan cara militer.

"Bagi Indonesia, stabilitas dan kedamaian di Suriah bisa dicapai melalui dialog, proses politik yang inklusif, dengan penekanan kepada semua pihak (agar) menahan diri, dan menghentikan seluruh tindak kekerasan, menghormati dan melindungi HAM," katanya.

"Menlu (Retno LP. Marsudi) telah terus berkoordinasi dengan watap (red: perwakilan tetap) kita di PBB, intinya Indonesia terus mendorong dan mendesak dewan keamanan PBB untuk mengambil langkah agar situasi di Suriah bisa diselesaikan," ujarnya.