TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang profesional, tinggi produktivitas atau kinerjanya, dan bagus citranya tergantung partai politik, karena keberadaan para anggota DPR diatur oleh fraksi masing-masing, dan fraksi adalah kepanjangan tangan partai politik (parpol).

“Jadi di DPR itu tidak ada atasan dan bawahan. Anggota DPR bukan bawahan pimpinan DPR,” ungkap Drs. H. Sumaryoto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/4/2017), usai menjalani sidang uji tesis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia School of Management (ISM), Tangerang, Banten.

Di hadapan para penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Saleh Sjafradji, Prof. Dr. Gatot Suradji, Dr. Rufman Akbar, Dr. Bobby Reza dan Sopyan Iskandar SE MM, Sumaryoto berhasil mempertahankan tesisnya berjudul, “Pengaruh Profesionalisme, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Anggota DPR RI”, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude.

Karena tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan itulah, kata Sumaryoto, maka para anggota DPR tidak “tunduk” kepada pimpinan DPR.

“Anggota DPR hanya ‘tunduk’ pada pimpinan fraksi yang merupakan kepanjangan tangan parpol,” jelas anggota DPR tiga periode, 1999 hingga 2014, itu.

Sebab itu, untuk membangun profesionalisme dan meningkatkan kinerja serta citra anggota DPR, menurut Sumaryoto, peranan parpol sangat dominan.

“Rekrutmen caleg (calon anggota legislatif, red) yang melaksanakan parpol, sehingga pada tahap ini parpol sudah mulai bisa menyeleksi apakah caleg tersebut berkualitas atau tidak. Dari caleg berkualitas inilah kinerja dan citra DPR dapat dibangun,” tutur pria kelahiran Wonogiri 8 Juni 1946 ini.

Selain itu, kata Sumaryoto, parpol juga dapat menyelenggarakan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan dicalonkan maupun yang sedang duduk di legislatif. Selain soal ideologi parpol, mereka juga harus dibekali ilmu tentang penyusunan anggaran dan legislasi serta pengawasan yang merupakan tugas pokok dan funngsi (tupoksi) Dewan.

Mereka juga perlu dibekali pendidikan anti-korupsi, sehingga mereka tidak akan korupsi, dan pada gilirannya citra DPR akan meningkat. “Untuk itu, parpol perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red),” tukasnya.

Sudah pensiun dari DPR, mengapa tertarik meneliti soal profesionalisme DPR?

Sumaryoto berdalih, selain ada rasa memiliki (sense of belonging), sehingga ia pun ikut prihatin ketika hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menyatakan tahun 2017 ini DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia, dan di sisi lain produk legislasi DPR tak pernah mencapai target, bahkan cuma dalam kisaran 30% per tahun, ia juga ingin berkontribusi bagi generasi penerusnya di DPR untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan citra Dewan, sehingga ke depan akan lebih baik lagi.

“Itulah harapan saya supaya DPR makin dicintai dan berwibawa di mata rakyat,” tandas Sumaryoto yang mengaku akan melanjutkan studi doktoral ke Universitas Indonesia (UI). (***)