TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Disela pembagian bantuan sosial dari pemerintah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Bandung, Presiden Joko Widodo menyebut kegiatan ini dalam rangka memenuhi janjinya ke Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.

"Tiga bulan lalu saya ketemu Pak Ridwan Kamil. Beliau bilang di Bandung belum pernah dibagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Saya bilang insya Allah bulan April saya ke Bandung. Hari ini saya bisa hadir di sini, janji saya penuhi di sini," ujar Presiden berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (12/4/2017).

KIS yang dibagikan itu memungkinkan masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, dalam kunjungan kerjanya ke Bandung kali ini, sebanyak 157 KIS dibagikan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masyarakat yang memegang KIS berhak mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.

Ia meminta kepada masyarakat yang mengalami kendala di lapangan dalam penggunaan kartu tersebut untuk dapat memberitahukan dirinya.

"Kalau ada pelayanan yang tidak baik karena kartu sehat tolong dilaporkan. Bisa ke wali kota, gubernur, dan menteri. Kalau masih tidak ditanggapi bisa lapor ke Presiden. Karena yang pegang kartu itu bukan berarti tidak bayar," ucapnya.

Selain itu, Jokowi juga mewanti-wanti jajarannya untuk memberikan pelayanan prima terkait dengan jaminan kesehatan kepada masyarakat pemegang KIS yang membutuhkan.

Ia pun tak segan untuk memberhentikan jajarannya yang tidak dapat bekerja dengan baik.

"Kalau dilayani tidak baik, dokternya hati-hati, direkturnya hati-hati. Kalau diulang-ulang terus akan saya perintahkan dicopot. Melayani saja kok tidak bisa,"kata Jokowi.

Sementara itu, terkait dengan KIP yang merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, Presiden kembali mengingatkan kepada para pelajar untuk dapat memanfaatkan bantuan pendidikan tersebut dengan bijak.

"Tidak boleh untuk beli pulsa. Kalo ketahuan uang KIP dipakai untuk beli pulsa nanti akan dicabut. Kita janjian ya," kata Presiden.

Adapun bagi rumah tangga prasejahtera, Presiden juga membagikan kartu PKH sebagai program perlindungan sosial yang menyediakan bantuan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebanyak 239 kartu PKH dibagikan Presiden dalam kesempatan tersebut.

"Ini dalam setahun dikirim Rp1.890.000. Diambil empat kali di bank. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Karena kalau tidak diambil, tetap jadi tabungan," ujarnya.

Terakhir, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, program pemenuhan dan perbaikan gizi bagi para ibu dan anak-anak juga diberikan.

Sebagaimana biasanya, dalam program yang bertajuk Pemberian Makanan Tambahan itu turut didistribusikan makanan tambahan berupa biskuit kaya protein.

"Kenapa ini saya berikan di mana-mana? Tidak hanya di Bandung saja. Untuk apa? Ini investasi jangka panjang. Menanamnya sekarang, panennya 30 tahun mendatang," kata Jokowi.

Hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.