Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mahasiswa Demo Jokowi di Bandung, Protes Kereta Cepat dan BBM

Aksi unjuk rasa mewarnai kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/4/2017).

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Mahasiswa Demo Jokowi di Bandung, Protes Kereta Cepat dan BBM
Tribun Jabar/Syarif Abdusalam
Unjuk rasa yang dilakukan BEM REMA UPI dan Aliansi BEM SI Wilayah Jawa Barat di depan Gedung Sate, Rabu (12/4). 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Aksi unjuk rasa mewarnai kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/4/2017).

Unjuk rasa yang dilakukan BEM REMA UPI dan Aliansi BEM SI Wilayah Jawa Barat di depan Gedung Sate tersebut mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.

Arif Rahmat Sidiq, Menteri Luar Negeri BEM REMA UPI yang ikut dalam aksi tersebut mengatakan mereka mempertanyakan langkah Pemerintah RI yang pada tahun ini menaikkan tarif dasar listrik.

Selain itu, katanya, peredaran BBM bersubsidi yakni premium di pasaran pun kian sulit dijumpai.

"Pemerintah menjamin tidak akan ada kelangkaan BBM bersubsidi, tapi faktanya kita sekarang kesulitan menemukan premium. Kenaikan tarif dasar listrik kapasitas 900 watt juga membuat masyarakat syok dan kesulitan," kata Arif di sela aksi tersebut.

Baca: Jokowi Sapa Warga Bandung, Seorang Ibu Minta Foto Bareng Sudah Saya Pasang Kamera, Pak

Massa pun akhirnya menuntut Pemerintah RI untuk mentaati janjinya kepada masyarakat dalam hal pemenuhan energi, tanpa kelangkaan bahan bakar bersubsidi.

Berita Rekomendasi

Mereka menuntut pemerintah mengembalikan tarif dasar listrik dan kembali memasarkan BBM bersubsidi secara normal di pasaran.

Mereka pun mengkritik proses pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina rute Jakarta-Bandung, yang dinilai merugikan sejumlah masyarakat yang terlewati jalur kereta tersebut, termasuk masalah amdal dan perizinan yang seharusnya dilakukan tanpa intimidasi kepada masyarakat sekitarnya dan tanpa konflik.

Massa pun menuntut KPK mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP yang sangat merugikan masyarakat Indonesia.

Sebab hingga kini, EKTP tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada.

Massa menuntut pemerintah supaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan segera.

Sebelumnya di hari yang sama, Aliansi Cinta NKRI menggelar aksi unjuk rasa menolak beredarnya faham radikal di Indonesia dan menolak separatisme di Indonesia.

Terakhir, PMII pun berunjuk rasa dengan tema yang sama, menolak faham radikal di Indonesia. (Sam)

Penulis: Syarif Abdusalam

Sumber: Tribun Jabar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas