TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem melihat Joko Widodo bukanlah presiden yang membutuhkan pencitraan.

Hal itu dikatakan Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi ucapan Presiden Jokowi yang menyinggung perombakan kabinet.

"Beliau bekerja sesuai amanah rakyat, Oleh sebab itu presiden memberikan target pada setiap menterinya," kata Irma melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Minggu (23/4/2017).

Irma menilai wajar bila menteri terkena reshuffle atau perombakan bila tidak mencapai target yang ditetapkan.

Baca: Singgung Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Pilkada DKI Jadi Ajang Tes Konsolidasi Jokowi

Menurut Irma, angka minimal yang harus dipenuhi menteri sebesar 70 persen dari target.

"Jika cuma mampu dicapai 60% ya harusnya menteri tersebut mengundurkan diri, tidak perlu nunggu di reshuffle," kata Anggota Komisi IX DPR itu.

Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.

Baca: Presiden Jokowi Singgung Soal Reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat

"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya.

"Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.

Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.