Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinamika Partai Golkar mulai bergejolak terkait nama Ketua Umum Setya Novanto yang terseret dalam kasus e-KTP.

Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai mengakui persidangan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai membuka peran Setya Novanto.

"Hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa jadi enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi bagaimana Golkar selamatkan partai. Kita tahu proses pilkada 2018 dimulai bulan Juni ini. Kemudian penyusunan anggota legislatif dan persiapan April 2019," kata Yorrys disela-sela Diskusi Politik di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin (24/4/2017).

"Kalau Golkar enggak memiliki struktur yang dikukuhkan dengan Menkumham apalagi ada catatan maka Golkar akan sulit konsolidasi," tambah Yorrys.

Yorrys mengatakan Golkar harus melakukan konsolidasi internal meliputi Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan.

Kemudian DPP tingkat 1 dan 2 Golkar se-Indonesia. "Ini bagian dari keluaga besar Golkar melihat persoalan ini ke depan," kata Yorrys.

Yorrys pun sempat menyinggung kemelut Golkar pada periode lalu antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono. Menurutnya, konflik Golkar saat itu lebih sulit daripada saat ini.

"Kalau lihat kemelut Aburizal dengan yang kemarin gini, yang ini kan tidak sulit. Ketua umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang, sudah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai," kata Yorrys.

Mengenai langkah yang diambil Golkar bila Novanto ditetapkan sebagai tersangka, Yorrys menuturkan hal itu sedang diwacanakan sesuai dengan aturan.

"Kita harus sudah  mewacanakan itu. Konsolidasi waktu ke waktu," kata Yorrys.