TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden yang juga mantan ketua umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) mengakui saat ini partai berlambang Pohon Beringin itu sedang dirundung masalah.

Mengingat saat ini, Ketua Umum Golkar Setya Novanto tersangkut masalah hukum dan dilarang bepergian ke luar negeri oleh KPK.

"Dan apabila ada perkembangan lain lagi, tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/4/2017)

Baca: Yorrys Sebut Novanto Bakal Jadi Tersangka, Golkar Tetap Solid

Namun begitu, sebagai sebuah partai besar Golkar memiliki aturan tersendiri yang mengharuskan untuk memilih pelaksana tugas sebelum mengadakan munas atau munaslub.

Jika benar nanti akan diadakan Musyawarah Nasional (Munas) maka  JK menilai Golkar dapat sekaligus mengadakan Munas bukan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa).

Pasalnya, masa kepengurusan saat ini tinggal dua tahun lagi dan sudah satu kali mengadakan Munaslub hingga terpilihnya Setya Novanto.

"Mungkin perlu sekaligus Munas saja tapi tentu waktunya ditentukan oleh partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah," jelasnya.

Namun begitu, jelas Wapres, semua hal tersebut tergantung dari konstelasi yang berkembang di Partai tersebut.