TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian melantik enam Kepala Kepolisian Daerah baru di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2017).

Tito melantik Brigadir Jenderal Erwin Triwanto sebagai Kapolda Kalimantan Barat.

Sebelumnya Erwin menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Erwin menggantikan Irjen Musyafak yang dilantik menjadi Wakil Kepala Lemdiklat Polri.

Jabatan Kapolda Kalsel akan diisi oleh Brigjen Rachmat Mulyana.

Kemudian, Brigjen Coki Manurung sebagai Kapolda Bengkulu.

Ia menggantikan Brigjen Yovianes Mahar yang dilantik menjadi staf ahli dan manajemen Kapolri.

Irjen Deden Juhara dilantik menjadi Kapolda Maluku menggantikan Brigjen Pol Ilham Salahudin yang dimutasi sebagai widyaiswara utama Sespim Lemdiklat Polri.

Brigjen Pol Priyo Widyanto dilantik sebagai Kapolda Jambi menggantikan Brigjen Pol Yazid Fanani.

Yazid kini menjabat perwira tinggi Badan Intelijen Keamanan Polri yang ditugaskan pada Badan Intelijen Negara.

Tito juga melantik Irjen Setyo Wasisto sebagai Kepala Divisi Humas Polri.

Setyo menggantikan Irjen Boy Rafli Amar yang dilantik menjadi Kapolda Papua.

Mutasi tersebut berdasarkan surat telegram rahasia Kapolri Nomor ST/1034/IV/2017 yang terbit pada 18 April 2017.

Kemudian, Irjen Paulus Waterpau yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Intelkam Polri.

Saat memberikan sambutan, Tito menekankan kepiawaian anggota Polri dalam hal melakukan diskresi saat serah terima jabatan yang ada di Rupatama Mabes Polri.

"Kebetulan di sini ada para kapolda, bicara masalah yang ada di Bengkulu dan Sumsel maka ada akar masalah penting, yaitu diskresi," ujar Tito.

Dia menegaskan, kemampuan menguasai diskresi ini harus benar-benar dikuasai anggota Polri dari pangkat terendah hingga yang paling tinggi.

Setiap anggota Polri, ucap Tito, harus bisa menilai suatu peristiwa, menentukan opsi apa yang harus diambil, mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menjaga kepentingan publik, petugas dan masyarakat.

Tito mengatakan, anggota di lapangan paham tentang diskresi, tapi tak paham dengan praktiknya.

"Paling penting pertama adalah kemampuan menilai, kedua menentukan opsi tindakan, ketiga mengambil keputusan agar bisa menjaga kepentingan umum," ujar Tito.

Sanksi kata dia akan didapati anggota yang salah dalam menggunakan diskresi.

"Selain itu bisa berdampak internal dan eksternal, bahkan pidana," kata Tito.