TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia mendatangi kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berdialog dengan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar, Selasa (2/5/2017).

Dalam kesempatan tersebut, nelayan satu suara keluhkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Permen KKP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Para nelayan juga mengeluhkan sikap Kepolisian yang langsung menangkap nelayan yang masih beroperasi menggunakan cantrang.

Mendengar keluhan nelayan tersebut, Cak Imin panggilan akrab H Abdul Muhaimin Iskandar minta pihak Kepolisian melepas atau menjadikan nelayan-nelayan tersebut sebagai tahanan kota.

"Bila pihak Kepolisian membutuhkan penjamin, maka saya sendiri yang akan menjamin. Kasihan para nelayan, mereka harus menghidupi keluarga mereka, kalau ditangkap keluarga mereka makan apa," katanya yang disambut tepuk tangan nelayan.

Baca: Ini Reaksi Jokowi Dengar Ada Kebijakan Menteri Susi yang Rugikan Nelayan

Cak Imin juga mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk hadir menemui nelayan, terserah mau dialog dengan nelayan di mana, apakah nelayan Sukabumi, Lamongan atau Pantura.

"Kalau Bu Susi butuh teman dan takut berdialog dengan nelayan, saya akan temani. Pertemuan dengan nelayan sangat penting agar semua pihak mengetahui langsung permasalahan para nelayan," kata Cak Imin.

Cak Imin memastikan PKB betul-betul murni ingin memperjuangan nasib nelayan dan warga Nahdliyyin akibat kebijakan Menteri KKP yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan.

“saya dan PKB betul-betul murni karena nelayan adalah mayoritas warga kita, mayoritas warga Nahdlatul Ulama, Nahdliyyin dan nahdliyat yang menjerit karena kebijakan-kebijakan Menteri KKP terutama yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan," ucapnya.

Salah seorang nelayan asal Banten, Suadi mengeluhkan kebijakan Susi yang berujung pada matinya kapal-kapal kecil dan banyak nelayan yang ditangkap lantaran masih menggunakan cantrang.

"Kami memang tidak merasakan dampaknya secara langsung, tapi kami terkena imbasnya. Sebab, kapal-kapal di Banten, merupakan kapal-kapal sedang yang masih menggunakan cantrang. Mereka terpaksa menghentikan operasi karena takut ditangkap polisi," ucapnya.

Lain Suadi, lain juga Marawih, nelayan asal Pantura. Ia mengaku kesal sekaligus sedih dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi.

Pasalnya, sewaktu Susi belum mengeluarkan kebijakan itu, nelayan sangat senang bertemu pihak TNI AL dan pihak Kepolisian di laut. Merasa terlindungi.

"Sekarang kami merasa terancam, setiap kali melihat Polisi dan TNI rasanya takut dan ingin segera kabur atau menghindar," tuturnya.