TRIBUNNEWS.COM -  Presiden Jokowi telah mengeluarkan keputusan penundaan terkait izin pertambangan pada Agustus 2016,  hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Utara rampung disusun.

Sayangnya, kondisi itu malahan menimbulkan problema baru, saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia. Tentulah hal ini membuat petani menjadi marah besar (muntab).

Ditambah lagi, izin lingkungan perusahaan semen negara itu sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung, karena menurut Hakim proses perizinannya cacat prosedur.

Sebagai bentuk protes, para petani mengecor kaki di depan Istana Negara, untuk kali kedua.

Seperti apa  aksi petani tersebut? Berikut kisah lengkapnya seperti yang dilansir dari Program Saga produksi Kantor Berita Radio (KBR).

“Ini juga dipakai, Peng?” tanya lelaki berkaos abu dengan udeng biru bercorak, seraya menggerakkan kepalanya menunjuk karung bertulis Indocement.

“Iya, semua. Semuanya lah dipakai, nanti dikira didukung asing,” jawab kawan yang ditanya berseloroh diiringi tawa.

Lelaki berkaos abu tadi bernama Supiyon. Sedang yang dipanggil 'Peng', kependekan dari 'kerempeng' alias kurus, adalah Joko Prianto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang.

Keduanya adalah petani asal Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang. Februari lalu, saya bertemu Supiyon di desanya usai memanen jagung.

Pertengahan Maret ini kami bertemu lagi. Kali ini dia tidak sedang menanam atau memanen, melainkan mengaduk semen, pasir dan air. Bukan di sekitar ladang di desanya, melainkan di depan Istana Negara.

Senin dini hari (13/03/2017) , Supiyon dan Joko Prianto tiba di ibukota, bersama puluhan petani lain dari pelbagai daerah di deret Pegunungan Kendeng Utara.

Tujuannya, bertemu Presiden Joko Widodo: menagih janji penghentian izin pertambangan dan pabrik semen di Jawa Tengah.

“Kami ingin hidup di daerah yang tenang, tidak ada kerusakan lingkungan. Aksi ini suatu bentuk ketidakpercayaan kami terhadap pemerintahan Jokowi. Tuntutan kami, Kendeng bebas dari tambang dan pabrik semen, dan terutama tutup pabrik semen di Rembang,” kata Joko Prianto, akrab disapa Print, di depan Istana Negara.

Pada Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan penundaan seluruh izin pertambangan hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Utara, rampung disusun.

Kajian menyeluruh ini bakal mengukur daya dukung lingkungan di kawasan tersebut. Memagari segala kegiatan dan kebijakan pemerintah agar tak merusak lingkungan.

Namun belum rampung itu kajian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia. Keruan sebagian petani itu muntab.

Jangan lupa, izin lingkungan perusahaan semen negara itu sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung. Hakim menilai, proses perizinannya cacat prosedur lantaran terdapat beberapa hal yang tidak diakomodasi dalam dokumen tersebut.

Yang jadi sorotan adalah soal pembatasan dan tata cara penambangan batu gamping pada kawasan Cekungan Air Tanah (CAT), serta solusi konkret terhadap beberapa masalah kebutuhan warga semisal air untuk pertanian. 

“Keresahan kami banyak sekali, termasuk hukum yang tidak ditaati. Kami tidak akan berhenti aksi sampai tuntutan kami dipenuhi: menghentikan segala proses tambang dan pabrik semen," kata Joko Prianto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng.

Tak mengerti harus melawan dengan apalagi, bulat sudah tekad petani. Aksi memasung kaki dengan semen kembali dilakukan untuk kali kedua.

Pertama kali aksi ini digelar April 2016. Kali ini, pasung takkan dilepas sebelum tuntutan bertemu Presiden Joko Widodo terpenuhi. 

Menunggu Giliran Dipasung

Terik matahari terpantul dari kaca-kaca kendaraan roda empat yang lewat di Jalan Merdeka Barat. Kursi lipat dengan dudukan hitam, dijajar.

Kotak kayu persegi diletakkan di depan masing-masing kursi. Beberapa karung semen dengan berbagai merek teronggok di sampingnya. Terpal pun digelar.

Sepuluh petani berderet dari selatan ke utara, duduk di kursi yang sudah dipacak, dengan caping menghalau sinar matahari sore.

Sukamdi, petani berusia 65 tahun, duduk di deret paling utara. Suparmi di sebelahnya, menopangkan kedua tangan di lutut. Sementara pemilik mata yang kerap sayu, Sukinah, memimpin koor nyanyian Ibu Bumi melalui megaphone. Mereka menunggu giliran.

“Tidak deg-degan, karena ini bagian dari perjuangan. Seperti zaman Pak Sukarno, tidak takut mati. Pokoknya saya akan melawan pabrik semen!" ujar Sariman, petani asal Pati.

Sariman, petani asal Pati yang duduk di ujung paling selatan, mendapat giliran pertama disemen. Di kampungnya, ia melawan pendirian pabrik anak perusahaan Indocement, PT Sahabat Mulia Sakti. “Pokoke Jawa Tengah iku kudune ora ono pabrik (Pokoknya Jawa Tengah itu semestinya tidak ada pabrik semen-red),” katanya.

Tangan Joko Prianto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, lantas menyekop adukan semen, memasukkannya ke kotak persegi berisi sepasang kaki Sariman. Lelaki sepuh itu terlihat tenang.

Pada hari yang sama, di istananya, Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar. Presiden juga sempat menemui petinggi PT Toyota Motor Manucfaturing Indonesia.

Di seberang istana, puluhan petani menunggunya. Pada hari pertama aksi, baru 10 petani yang disemen kakinya.

Jumlah terus bertambah setiap hari sampai mencapai 50 petani pada aksi hari kelima. Pekan kedua, bertambah lagi solidaritas dari relawan lintas organisasi, menjadi 60 orang.

Saban hari, dari siang hingga petang, mereka bertahan di seberang istana. Tapi meski sudah lewat hari kelima, tak jua ada sinyal dari Presiden untuk menemui mereka.

Dan aksi hari itu sebetulnya telah memasuki tenggat permakluman. Pasalnya, tim dokter menyarankan agar aksi pasung tak lebih dari lima hari. Jika lebih dari itu, aliran darah yang tak normal bisa merusak kaki mereka.

Pada hari kelima, jari-jari kaki beberapa petani mulai membengkak. Giyem, petani perempuan asal Pati, merasakan panas di sekitar kaki yang dibenamkan.

“Kalau dirasakan ya pegal, panas, capek pasti ada. Cuma kan lebih pegal, dan capek  lagi kalau pabrik semen di Jawa Tengah ini tidak langsung dihentikan,” ungkapnya dengan nada suara yang tegas.

Tidak saja pegal dan panas. Roso, petani lain, merasakan kakinya mulai dingin. Kondisi demikian terjadi lantaran aliran darah tak lancar, apalagi di bagian kaki. Tapi seolah hendak menguatkan diri, Roso mengaku kembali membaik setelah istirahat.

"Saya disemen hari kedua. Hari kedua di depan di Gedung (Istana-red) sana. Kondisinya saya sehat. Tapi memang hari ketiga di sini dicek kurang sehat, sejak jam 6. Tapi memang jam 7 di cek lagi sudah normal lagi. Saya nggak takut. Mikirnya sih, jangan sampai dibongkar. Saya pengennya sampai ketemu Bapak Presiden,” ujar Roso.

Bukan cuma soal kesehatan, aksi pasung kaki ini membatasi ruang gerak mereka. Malam-malam di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tempat petani bermalam harus dilalui dengan bantuan troli.

Minimal perlu tiga orang dewasa untuk mendampingi petani yang ingin buang hajat. Itu sebab, petani dan relawan lain yang tak dipasung, berjaga bergantian 24 jam.

Petani-petani itu sebelumnya sudah melawan, mulai dari aksi damai hingga proses hukum puluhan kali sidang. Gugatan pun telah dimenangkan bahkan di lembaga peradilan tertinggi. Toh, izin baru untuk tambang dan pabrik tetap saja bisa terbit, kata Sukamdi. 

“Saya kepengen ditemui sama Bapak Presiden. Dulu memang sudah ada perwakilan bertemu. Tapi kenapa sudah diputuskan bapak presiden, warga itu sudah menang, tapi kenapa kok (oleh Pak Ganjar) izin itu keluar lagi?” tutur Sukamdi, petani berusia 65 tahun.

Hingga tiba hari kedelapan, memasuki pekan kedua, datang pesan dari Istana. Perwakilan Petani Kendeng diminta ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Sebelumnya, KSP juga memanggil pihak PT Semen Indonesia. Tapi tak ada kesepakatan usai pertemuan itu. Petani Kendeng merasa, tuntutannya belum terjawab.

KSP mengimbau warga untuk menghentikan aksi dan menunggu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Utara, rampung disusun.

"Kami disuruh menunggu, hormati keputusan hasil KLHS. Lho kami malah yang lebih komitmen. Yang melanggar kan gubernur. Ketika melanggar apa dibiarkan?" kata perwakilan Petani Kendeng, sekaligus Koordinator JMPPK Pati, Gunretno, mempertanyakan.

Para petani memilih tak mengikuti imbauan KSP. Aksi 'Dipasung Semen' di depan Istana terus berlangsung. Hanya sembilan orang yang akan bergabung di sana, sementara sebagian warga pulang ke kampung halaman.

Belum sampai rencana terlaksana, kabar duka datang dini hari pada hari kesembilan, 21 Maret 2017.

Salah satu petani, Patmi, meninggal kena serangan jantung. Pagi itu juga, jenazahnya langsung diboyong ke Desa Larangan, Tambakromo, Pati.

Petani-petani itu sebetulnya hanya tak ingin kehilangan lahan, air, dan penghidupannya.

“Dicor ini sakit, bukan kok nggak sakit, sakit ini. Tapi biarpun sakit seperti apapun, saya inginnya Gunung Kendeng dilestarikan untuk pertanian. Kalau gunungnya habis untuk pertambangan, nanti (kami) kekurangan air,” tukas Darto.

 Penulis : Nurika Manan/ Sumber : Kantor Berita Radio (KBR)